Jumat, 01 April 2022

MASJID DAN POTENSI WISATA RELIGI

Selama tiga hari tanggal 25 hingga 27 Maret 2022 sebanyak 129 perwakilan takmir masjid dari wilayah Indonesia hadir di masjid Jogokariyan untuk mengikuti workshop Masjid Sebagai Destinasi Wisata Religi. Kegiatan yang digagas oleh Takmir Masjid Jogokariyan ini mengambil fokus masjid sebagai wisata yang mampu menggerakkan pemberdayaan ekonomi warga, bukan wisata religi ziarah kubur.

Selain memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, Indonesia juga memiliki destinasi yang berpotensi pada wisata halal. Menurut Menparekraf Sandiaga Uno, Indonesia Selain masuk ke dalam lima Negara dengan pengeluaran wisata halal tahun 2019 berdasarkan data dari State of Global Islamic Economic Report 2020/2021, yakni sebesar $11,2 Milyar US atau sekitar Rp 160,720 Triliun (Kemenparekraf, 2021). 

Tayang di Opini Koran 'KEDAULATAN RAKYAT' hari Jumat, 1 April 2022

Data Kementerian Agama ada 280.320 masjid di Indonesia sampai bulan Maret 2022. Ini merupakan sebuah potensi yang besar untuk pemberdayaan ekonomi jika mengambil angka 10% dari jumlah masjid tersebut makmur setingkat masjid Jogokariyan. Untuk wilayah Provinsi DIY sendiri tahun 2021 ada 8.107 masjid, dan 6.792 mushola/langgar.

Wisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan mendapatkan kenikmatan dan tujuan untuk mengetahu sesuatu; dapat juga yang berhubungan dengan kegiatan olahraga, kesehatan, keagamaan, dan keperluan lainnya. Wisata religi merupakan sebuah perjalanan untuk memperoleh pengalaman dan pelajaran (edukasi). 

Sedangkan wisata halal adalah serangkaian layanan fasilitas, atraksi, dan aksesibilitas yang dimaksudkan untuk memberikan dan memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan muslim (Sutono, 2019). Motif wisata religi adalah dapat sekedar untuk mengisi waktu luang, untuk bersenang-senang, bersantai hingga studi dan kegiatan agama. Potensi wisata sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata (Pendit, 1999). 

Potensi wisata tersebut adalah (1). Potensi budaya adalah potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat baik itu adat istiadat, kesenian, dan budaya. (2). Potensi alamiah adalah potensi yang ada di masyarakat berupa potensi fisik dan geografi seperti alam. (3). Potensi manusia atau wisata buatan, adalah manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, seperti melalui pementasan tarian/kesenian daerah hingga produk manusia (buatan). 

Menurut informasi Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokariyan Ustad HM. Jazir ASP, untuk wisatawan yang berkunjung di masjid Jogokariyan, Yogyakarta sendiri tiap bulan dapat mencapai 50 hingga 60 bus besar. Mayoritas pengunjung adalah pengurus atau jamaah masjid, organisasi keagamaan atau sekolah yang ingin belajar manajemen kemasjidan. Aktivitas masjid Jogokariyan termasuk dari potensi wisata buatan.

Pariwisata termasuk bisnis atau industri kreatif yang mempunyai keluaran/output ekonomi atau uang. Masjid Jogokariyan sudah melakukannya dengan menyelenggarakan berbagai atraksi event atau kegiatan yang menarik wisatawan. Salah satu contohnya adalah Pasar Rakyat yang digelar tiap hari Sabtu dan Ahad dari Subuh hingga siang hari.

Pasar Rakyat Jogokariyan yang dimulai pada tanggal 8 Agustus 2021 bertujuan untuk memulihkan kondisi perekonomian warga Jogokaryan yang terpuruk karena terdampak pandemi Covid. Menurut informasi Ustad Jazir omzet bulanan Pasar Rakyat sekarang mencapai Rp 1 Milyar dan mampu memperbaiki ekonomi warga. Bahkan menjadi salah satu destinasi favorit dari pengunjung wisata religi Masjid Jogokariyan. 

Potensi wisata religi lainnya yang jarang dilirik adalah eco-masjid, yakni menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran cinta lingkungan. Kegiatan ini sudah dilakukan oleh Masjid Al Muharram, Kampung Brajan, Kasihan Bantul sejak tahun 2013 dengan nama Gerakan Sedekah Sampah. Melalui gerakan berwawasan lingkungan ini hasilnya dapat dimanfaatkan untuk santunan pendidikan, kesehatan dan sembako untuk warga.

Bahkan gerakan sedekah sampah Masjid Al Muharram inilah yang menginspirasi lahirnya program eco-masjid yang dicanangkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada November 2017. Masjid Al Muharram-pun menjadi salah satu destinasi wisata religi edukasi lingkungan. 

Masjid yang memiliki tanah wakaf pertanian atau perkebunan pun dapat menjadi destinasi wisata religi berbasis alam dan edukasi. Memasuki ekonomi kreatif kini wisata religi masjid tidak terbatas ziarah kubur atau masjid bernilai sejarah, tapi telah bertransformasi menjadi destinasi wisata berbasis edukasi dan pemberdayaan ekonomi.

Yogyakarta, 27 Maret 2022
Ttd

Arif Sulfiantono
Pendamping Desa Wisata & Pengurus DMI DIY

Jumat, 04 Maret 2022

LABUHAN MERAPI

 

3 kali sejak tahun 2020 Upacara Labuhan Merapi dilaksanakan saat pandemi Covid-19. Labuhan Merapi dilaksanakan setiap tanggal 30 Rejeb (bulan Jawa). Tahun ini Labuhan Merapi dilaksanakan pada tanggal 4-5 Maret 2022, di Dusun Kinahrejo, Kalurahan Umbulharjo, Kemantren Cangkringan, Sleman.

Upacara adat yang rencananya dilaksanakan dengan sederhana dan terbatas karena kondisi pandemi ini merupakan momen terbaik untuk evaluasi atas hasil kerusakan alam akibat ulah manusia. Covid-19 adalah salah satu dampak dari rekayasa teknologi yang menyebabkan ke-tidak-seimbang-an alam, sedangkan Labuhan Merapi bentuk dari keharmonisan manusia hidup bersama alam.

Upacara adat ini juga merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan alam yang integratif, berkelanjutan, dan konsisten melalui budaya lokal oleh masyarakat dan pemerintah. Labuhan Merapi adalah manifestasi ungkapan syukur atas Jumenengan (Penobatan) Sri Sultan Hamengku Buwono X. Prinsipnya ritual adat ini merupakan ekspresi rasa syukur kepada Tuhan dari Masyarakat Lereng Merapi.

Opini Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 4 Maret 2022 hlm 11

Hutan Srimanganti yang digunakan untuk upacara Labuhan di Kinahrejo merupakan hutan alam yang masih terjaga kelestariannya, apalagi sejak tahun 2004 kawasan hutan ini masuk kawasan hutan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Area ini masuk dalam zona Religi TNGM. Jalur labuhan Merapi juga telah berhasil direstorasi oleh warga Merapi bersama Balai TNGM dengan tumbuhan asli Merapi.

Nilai budaya yang dipegang erat masyarakat Merapi tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa dari Kraton Mataram dan Yogyakarta. Masyarakat masih memegang kepercayaan bahwa antara Gunung Merapi, Kraton dan Pantai Selatan terjalin sumbu filosofi. Mereka meyakini gunung, sungai, dan pohon bukanlah ‘benda mati’, sehingga manusia wajib menjaga kelestariannya, sejalan dengan prinsip “Hamemayu Hayuning Bawono, Ambrasta dur Hangkara dalam pelestarian alam yang diaplikasikan dalam beberapa tradisi budaya. 

Memayu Hayuning Bawana, Ambrasta dur Hangkara artinya manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan; serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak (Kusumosanyoto, 2009). Hamemayu hayuning wono (hutan). Wono atau hutan merupakan satu inti pokok dalam “Catchment Area” atau Daerah Aliran Sungai (DAS) (Nugroho dan Elviandri, 2018). Jika Wono rusak maka ekosistem akan ikut rusak, misal tata air permukaan/sungai, frekuensi dan durasi hujan, kelangsungan hidup ekologi dll. Menjaga kecantikan dan kelestarian DAS pada intinya adalah menjaga kelestarian hutan beserta ekosistem yang ada didalamnya.

Hamemayu hayuning manungsa (manusia), seperti diketahui bersama bahwa manusia merupakan inti roh dari alam lingkungan sekitarnya (Nugroho dan Elviandri, 2018). Jika manusia berperilaku-berbudaya buruk, maka alam akan rusak. Jika manusia hanya menggunakan nafsu “angkara murka”-nya maka yang paling pertama menderita adalah lingkungan. Kalau manusia lupa bahwa dirinya adalah bagian dari lingkungan dan merupakan pesuruh “Gusti Allah” yang harus menjadi aktor pemelihara dan mengelola alam sekitar ini, maka alam inipun akan rusak oleh ulah manusia itu sendiri (Nugroho dan Elviandri, 2018).

Filosofi ini diterapkan masyarakat Gunung Merapi yang juga memiliki sikap kosmologis yang kuat, yakni adanya ikatan yang besar antara manusia dan Gunung Merapi. Manusia selalu tunduk dan dikuasai oleh Gunung Merapi, hal ini bisa dilihat betapa masyarakat di lereng Gunung Merapi tidak berani menebang pohon seenaknya, berburu binatang di hutan, memindahkan batu-batu besar di tempat-tempat tertentu, mendirikan rumah menghadap ke arah Gunung Merapi, apalagi punya keberanian untuk membakar hutan (Minsarwati, 2002).

Menurut tinjauan Suwito (2005 dalam Gunawan, 2015), upacara adat masyarakat Yogyakarta mempunyai 3 (tiga) fungsi: (1) Fungsi Spiritual, upacara adat memberikan petunjuk atau gambaran hubungan manusia dengan Tuhan (Hablun minallah). Pada fungsi spiritual ini kepentingan rohani manusia akan terpenuhi; (2) Fungsi Sosial, upacara adat melibatkan individu-individu warga masyarakat (Hablun minannas) yang mempunyai kepentingan sama, yang dilandasi oleh kepercayaan dan keyakinan yang sama pula, sehingga dapat menciptakan kerukunan sosial dan membawa dampak terwujudnya ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan hidup; (3) Fungsi Pelestarian Lingkungan Fisik/Alam. Dibalik konsepsi keyakinan yang tertuang dalam mitos-mitos dan upacara adat yang dianggap sakral dan keramat tersebut terkandung kearifan lokal yang dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap pengelolaan lingkungan yang cukup efektif, sehingga masyarakat sendiri yang akan memperoleh manfaat ekologis yang cukup besar.

Yogyakarta, 1 Maret 2022
ttd
Arif Sulfiantono, M.Agr., M.S.I.
Pendamping Desa Mandiri Budaya DIY


Jumat, 04 Februari 2022

WISATA SEHAT

Hampir dua tahun pandemi covid 19 melanda Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid 19 penduduk Indonesia yang terinfeksi covid 19 sampai awal tahun ini (2/2) sebanyak 4,35 juta jiwa (www.covid19.go.id). Dari jumlah tersebut, 4,14 juta dinyatakan sembuh, 143 ribu diantaranya meninggal dunia.

Untuk Provinsi DIY data dari bulletin-germas.cov19 sampai tanggal 2 Februari 2022 ini ada 157.704 orang terkonfirmasi Covid 19; 151.805 orang sembuh; dan 5.276 orang meninggal dunia. Pandemi global ini tidak hanya menyerang sektor kesehatan masyarakat namun juga meluluhlantakkan sektor ekonomi dan sektor pariwisata.

Dampak pandemi covid 19 pada sektor pariwisata di Provinsi DIY tidak separah di Bali. Jumlah wisatawan di DIY di tahun 2020 berdasarkan statistik Dinas Pariwisata DIY sebanyak 10.830.143 orang, dengan rincian 64.757 wisatawan mancanegara dan 10.765.386 wisatawan nusantara. 191 obyek wisata yang dikunjungi berupa obyek wisata alam, obyek wisata budaya, obyek wisata buatan, dan desa/kampung wisata.

Tahun 2021 dan 2022 ini diperkirakan jumlah kunjungan wisatawan di DIY mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kesadaran warga akan vaksin untuk mencegah penyebaran covid 19.  Data bulletin-germas.cov19 (2022) menunjukkan vaksin di DIY cukup tinggi, 103,2% telah vaksin dosis 1, 94,86% vaksin dosis 2, dan 7,07% dosis 3 (booster).

Kesadaran pengelola obyek wisata untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) juga tinggi. Pemda DIY juga memberikan bantuan sarpras penunjang prokes serta menerapkan aturan Pranatan Anyar Plesiran Jogja di obyek wisata menuju wisata sehat. Bahkan beberapa kali Dinas Pariwisata DIY menyelenggarakan vaksin massal di obyek wisata yang sudah menerapkan prokes.


Rubrik Analisis koran Kedaulatan Rakyat tanggal 4 Februari 2022 halaman 1


Wisatawan juga semakin sadar untuk menerapkan wisata sehat dengan lebih memilih mengunjungi obyek wisata alam dan desa wisata yang jauh dari keramaian. Apalagi saat ini desa wisata menjadi tenar setelah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan lomba desa wisata tingkat nasional tahun 2021, dan 6 desa wisata di DIY meraih penghargaan bergengsi.

Dengan menikmati pemandangan alam yang masih asri di obyek wisata alam maupun desa wisata, pengunjung dapat menyegarkan pikiran dan menghilangkan stres sehingga fisik-pun turut sehat. Beberapa obyek wisata juga menyediakan layanan kesehatan bagi pengunjung seperti Spa yang ada di desa wisata Nglanggeran. 

Wisatawan dapat mengambil paket menginap di glamping (glamour camping) yang dekat sungai di Nglanggeran sekaligus terapi Spa oleh warga asli Kalurahan Patuk, Gunung Kidul ini. Aktivitas wisata lain yang menyehatkan adalah seni budaya sambil menikmati suasana alam yang masih asri. Contohnya adalah aktivitas membuat wayang suket di desa wisata Pentingsari, Sleman dan kreasi janur di desa wisata Tinalah, Kulon Progo. 

Atau aktivitas fisik seperti trekking susur sungai atau pegunungan, misal susur sungai Oya di desa wisata Kebonagung Imogiri Bantul sejauh 5 Km hingga 10 Km. Jika wisatawan ingin sambil menikmati kicauan burung liar di pegunungan dapat menikmatinya di wisata birdwatching desa wisata Jatimulyo, Kulon Progo. Ada 106 jenis burung yang hidup bebas dan aman di wilayah yang dijuluki desa ramah burung ini.

Untuk menunjang wisata sehat sehingga wisatawan aman dan nyaman dalam berwisata, Dinas Pariwisata DIY juga telah membuat aplikasi Visiting Jogja, yakni aplikasi untuk booking tiket.  Melalui aplikasi ini diharapkan tidak ada kerumunan pengunjung di depan loket atau pintu masuk. 

Bila kapasitas sudah maksimal pengelola menutup. Wisatawan pun dapat mengalihkan ke obyek wisata lain saat obyek wisata yang dituju jumlah pengunjungnya mencapai batas maksimal. Informasi obyek wisata DIY juga dapat dilihat di aplikasi Visiting Jogja.

Untuk berwisata sehat, baik pengunjung/wisatawan dan pengelola wisata harus benar-benar sadar diri untuk disiplin prokes, karena saat ini Indonesia memasuki gelombang 3 covid 19, yakni covid varian omicron. Sarpras penunjang prokes seperti pengukur suhu tubuh dan wastafel cuci tangan harus senantiasa dicek dan dipastikan berfungsi baik. Disiplin prokes dan vaksin adalah kunci dalam wisata sehat kala pandemi. Dan wisata sehat dapat menjadi immune booster jiwa dan raga.


Yogyakarta, 3 Februari 2022

Ttd


Arif Sulfiantono,M.Agr.,M.S.I.

Pegiat Forkom Desa Wisata DIY & pendamping desa mandiri budaya

Senin, 06 Desember 2021

SITI KAWULA GUSTI

Akhirya Desa Wisata Nglanggeran bersama 43 desa negara lain terpilih menjadi Best Tourism Village oleh UNWTO (United Nation of World Tourism Organization) (www.unwto.org, 2/12). Nglanggeran menjadi satu-satunya wakil Indonesia di kontes pariwisata dunia.

Nglanggeran terpilih oleh UNWTO karena sejalan dengan program organisasi pariwisata dunia ini dalam mengurangi kemiskinan melalui sektor pariwisata. Bersama Mangunan dan Breksi, Nglanggeran juga menjadi contoh keberhasilan warga desa mengelola Bantuan Gubernur dalam pembangunan sektor wisata, sehingga generasi muda desa lebih memilih tinggal untuk mengembangkan potensi desanya.

Opini Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 6 Desember 2021 halaman 11

Berkaca dari keberhasilan tersebut Pemerintah Daerah DIY mulai tahun 2021 mengalokasikan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Dais (Dana Keistimewaan) untuk mengembangkan Desa Mandiri Budaya (DMB). DMB adalah bentuk desa model yang dikelola secara terpadu dengan tetap memperhatikan peran warga dalam pengelolaannya.

DMB menjadi penting karena memiliki berbagai peran strategis, dan bisa memberikan identitas Desa yang spesifik. Dampak dari penetapan Desa Model itu, memotivasi peningkatan kesadaran dan peran serta warga dalam DMB melalui pengelolaan BKK Dais.

BKK Dais sendiri adalah bantuan Pemda/Pemkot dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dais untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme APBD Kabupaten/Kota dan/atau APBDes (Paniradya Kaistimewan, 2021). Kalurahan yang masuk DMB akan diberikan BKK Dais selama 3 tahun, untuk kemudian dilakukan evaluasi.

Tahun 2021 ada 10 kalurahan yang memperoleh BKK Dais DMB sebanyak Rp 1 Milyar/Kalurahan. Tahun 2022 tambah 8 kalurahan, sehingga total 18 kalurahan memperoleh BKK Dais DMB. Desa harus menyusun kegiatan yang mempunyai tujuan dan target pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan investasi (Paniradya Kaistimewan, 2021).

Untuk mendukung pengurangan kemiskinan, desa diperbolehkan sewa lahan untuk pertanian atau budidaya perikanan dengan menggunakan BKK Dais tersebut. Contoh penerapannya adalah konsep 'Siti Kawula Gusti', yakni sewa tanah melalui skema pengelolaan lahan pertanian dalam arti luas secara berkelanjutan (Paniradya Kaistimewan, 2021).

Lahan pertanian yang disewa digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan dikelola oleh warga kategori miskin di DMB. Lahan tersebut dapat juga berupa tanah kas desa atau Sultan Ground. Untuk mewujudkan pengurangan pengangguran, kegiatan pembangunan di DMB menggunakan mekanisme padat karya, atau dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dicapai dengan kegiatan kesenian dan aktifitas kebudayaan, sehingga kearifal lokal (local wisdom) dan keunggulan lokal (local genius) desa tetap dapat dipertahankan. Untuk peningkatan investasi Desa dapat merancang kegiatan bernilai ekonomi yang berpedoman pada potensi desa. Gubernur DIY 'Sri Sultan HB X' mencontohkan Nglanggeran, Mangunan, dan Breksi sebagai kesuksesan desa dalam mengelolaa dana BKK melalui sektor pariwisata.

Dalam mengelola BKK Dais DMB yang langsung ditransfer ke rekening Desa/Kalurahan, pamong desa didampingi OPD DIY, sesuai dengan 4 pilar desa penunjang DMB, yakni Desa Budaya (Dinas Kebudayaan), Desa Wisata (Dinas Pariwisata), Desa Preneur (Dinas Koperasi UMKM), dan Desa Prima (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk).

Keberhasilan DMB harus didukung dari integritas pamong desa dan didukung partisipasi nyata dari warga. Pendekatan sosial untuk mengembangkan potensi desa harus dimaksimalkan namun juga beragam sesuai dengan profil setiap desa. Hal ini selaras dengan pepatah jawa desa mawa tata, negara mawa cara.

Lurah dan pamong desa dengan ke-sawiji-an, grêgêt bersemangat, sêngguh percaya diri, ora-mingkuh dan bertanggungjawab, niscaya warga desa akan tetap waras lan warêg (HB X, 2021). Semuanya mengalir mbanyu mili, yang menjadi ruh dari kesadaran kolektif sebagai pengikat kohesi sosial dan keterpanggilan membantu liyan, mewujudkan Desa Gumregah.

Akhirya Desa Wisata Nglanggeran bersama 43 desa negara lain terpilih menjadi Best Tourism Village oleh UNWTO (United Nation of World Tourism Organization) (www.unwto.org, 2/12). Nglanggeran menjadi satu-satunya wakil Indonesia di kontes pariwisata dunia.

Nglanggeran terpilih oleh UNWTO karena sejalan dengan program organisasi pariwisata dunia ini dalam mengurangi kemiskinan melalui sektor pariwisata. Bersama Mangunan dan Breksi, Nglanggeran juga menjadi contoh keberhasilan warga desa mengelola Bantuan Gubernur dalam pembangunan sektor wisata, sehingga generasi muda desa lebih memilih tinggal untuk mengembangkan potensi desanya.

Berkaca dari keberhasilan tersebut Pemerintah Daerah DIY mulai tahun 2021 mengalokasikan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Dais (Dana Keistimewaan) untuk mengembangkan Desa Mandiri Budaya (DMB). DMB adalah bentuk desa model yang dikelola secara terpadu dengan tetap memperhatikan peran warga dalam pengelolaannya.

DMB menjadi penting karena memiliki berbagai peran strategis, dan bisa memberikan identitas Desa yang spesifik. Dampak dari penetapan Desa Model itu, memotivasi peningkatan kesadaran dan peran serta warga dalam DMB melalui pengelolaan BKK Dais.

BKK Dais sendiri adalah bantuan Pemda/Pemkot dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dais untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme APBD Kabupaten/Kota dan/atau APBDes (Paniradya Kaistimewan, 2021). Kalurahan yang masuk DMB akan diberikan BKK Dais selama 3 tahun, untuk kemudian dilakukan evaluasi.

Tahun 2021 ada 10 kalurahan yang memperoleh BKK Dais DMB sebanyak Rp 1 Milyar/Kalurahan. Tahun 2022 tambah 8 kalurahan, sehingga total 18 kalurahan memperoleh BKK Dais DMB. Desa harus menyusun kegiatan yang mempunyai tujuan dan target pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan investasi (Paniradya Kaistimewan, 2021).

Untuk mendukung pengurangan kemiskinan, desa diperbolehkan sewa lahan untuk pertanian atau budidaya perikanan dengan menggunakan BKK Dais tersebut. Contoh penerapannya adalah konsep 'Siti Kawula Gusti', yakni sewa tanah melalui skema pengelolaan lahan pertanian dalam arti luas secara berkelanjutan (Paniradya Kaistimewan, 2021).

Lahan pertanian yang disewa digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan dikelola oleh warga kategori miskin di DMB. Lahan tersebut dapat juga berupa tanah kas desa atau Sultan Ground. Untuk mewujudkan pengurangan pengangguran, kegiatan pembangunan di DMB menggunakan mekanisme padat karya, atau dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dicapai dengan kegiatan kesenian dan aktifitas kebudayaan, sehingga kearifal lokal (local wisdom) dan keunggulan lokal (local genius) desa tetap dapat dipertahankan. Untuk peningkatan investasi Desa dapat merancang kegiatan bernilai ekonomi yang berpedoman pada potensi desa. Gubernur DIY 'Sri Sultan HB X' mencontohkan Nglanggeran, Mangunan, dan Breksi sebagai kesuksesan desa dalam mengelolaa dana BKK melalui sektor pariwisata.

Dalam mengelola BKK Dais DMB yang langsung ditransfer ke rekening Desa/Kalurahan, pamong desa didampingi OPD DIY, sesuai dengan 4 pilar desa penunjang DMB, yakni Desa Budaya (Dinas Kebudayaan), Desa Wisata (Dinas Pariwisata), Desa Preneur (Dinas Koperasi UMKM), dan Desa Prima (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk).

Keberhasilan DMB harus didukung dari integritas pamong desa dan didukung partisipasi nyata dari warga. Pendekatan sosial untuk mengembangkan potensi desa harus dimaksimalkan namun juga beragam sesuai dengan profil setiap desa. Hal ini selaras dengan pepatah jawa desa mawa tata, negara mawa cara.

Lurah dan pamong desa dengan ke-sawiji-an, grêgêt bersemangat, sêngguh percaya diri, ora-mingkuh dan bertanggungjawab, niscaya warga desa akan tetap waras lan warêg (HB X, 2021). Semuanya mengalir mbanyu mili, yang menjadi ruh dari kesadaran kolektif sebagai pengikat kohesi sosial dan keterpanggilan membantu liyan, mewujudkan Desa Gumregah.

 

Yogyakarta, 3 Desember 2021


Jumat, 29 Oktober 2021

MASTERPLAN DESA

Memasuki triwulan ke-empat tahun ini Desa atau Kalurahan berlomba-lomba melaksanakan kegiatan agar anggaran Desa dapat direalisasikan sebelum akhir tahun. Sejak Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, Pemerintah telah menjadikan desa sebagai salah satu poros utama pembangunan. Besaran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dari tahun ke tahun sejak 2015 terus mengalami peningkatan. 

Data Kementerian Keuangan (2020) menunjukkan bahwa pada awalnya, pada 2015, dana desa digulirkan hanya sebesar Rp20,8 triliun dan terus mengalami peningkatan dari hingga pada RAPBN 2021 jumlah dana desa yang digulirkan sebesar Rp72 triliun. Dana tersebut masih dari Pemerintah Pusat, belum berasal dari Pemerintah Daerah. 

Opini Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 29 Oktober 2021

Pamong Desa yang piawai akan dapat meng-akses dana desa dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Contohnya adalah Desa atau Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Bantul tahun 2021 ini dapat total dana desa sebesar Rp 4,6 Miliar dari Pemerintah Pusat (Dana Desa); dari Kabupaten Bantul (ADD); dan dari Provinsi DIY (Dana Keistimewaan). Ini belum ditambah bantuan keuangan khusus (BKK) untuk penanganan Covid serta dari OPD atau Dinas setempat.

Dana desa ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian di desa, terutama untuk mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya output berupa infrastruktur desa yang mampu dibangun dari dana desa. Sebelum adanya dana desa, Pemerintah Desa memerlukan perjuangan yang sangat berat dan waktu yang lama untuk mengajukan usulan pembangunan infrastruktur di desa. 

Dengan adanya dana desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan dan membangun sendiri program atau kegiatan yang menjadi prioritas di desa. Sebelum melakukan pembangunan Pemerintah Desa harus menyusun RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Selain itu pembangunan desa perlu didukung adanya masterplan secara visual agar rencana memiliki arahan dan gambaran yang jelas. 

Masterplan yang dibuat tentunya harus memperhatikan lingkungan, ekonomi, dan sosial agar tetap seimbang satu dengan yang lain. Hal ini agar sesuai dengan konsep permakultur, yaitu ilmu desain dan teknik ekologis yang mengembangkan pengolahan lahan, arsitektur berkelanjutan, dan sistem pertanian swadaya berdasarkan ekosistem alam (Hemenway, 2009).

Masterplan tidak hanya berupa bangunan  fisik seperti sarana prasarana, tetapi juga mencakup kegiatan non fisik, seperti peningkatan SDM kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa yang tidak berdasarkan masterplan atau asal bangun mengakibatkan kerusakan atau kerugian. 

Contohnya adalah ada salah satu kalurahan yang ‘ngotot’ ingin membangun sarpras di wilayahnya, ternyata setelah dilakukan ground check di lokasi tersebut adalah zona hijau abadi. Bahkan ada saat dilakukan ground check ternyata wilayah tersebut masuk kalurahan bahkan kabupaten lain.

Contoh lainnya adalah revitalisasi beberapa telaga di kalurahan Gunung Kidul malah mengakibatkan telaga tersebut mengering saat musim kemarau. Padahal sebelumnya telaga tersebut tidak pernah mengalami kekeringan walaupun musim kemarau. Ada kesalahan dalam pelaksanaan revitalisasi sumber air tersebut. Inilah pentingnya survei saat penyusunan masterplan desa agar pembangunan benar-benar terarah sesuai tujuan. 

Masterplan desa harus dipersiapkan, agar rencana tata ruang desa nantinya menjadi penentu arah pengembangan desa di masa mendatang. Arahan ini berguna agar tata ruang desa dapat dipertahankan guna menghindari terjadinya pergeseran desa menjadi perkotaan. Hal ini tentu menjadi penting, mengingat desa memiliki peran vital dalam menjaga produktivitas pangan sehat dan menjadi penyangga air bersih serta udara yang bersih pula.  

Pamong desa berperan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan masa depan kepada masyarakat dan mengajak masyarakat berinvestasi dalam perencanaan masa depan dimulai dengan tahapan identifikasi, menyusun proses perencanaan dan prioritas program serta pengetahuan mengenai langkah dalam mendesain kawasan. Dengan adanya masterplan, desa akan lebih siap menghadapi tantangan era 4.0 dengan tetap berpijak pada budaya lokalnya. Wallaahu'alam.


Yogyakarta, 17 Oktober 2021

Ttd

Arif Sulfiantono,M.Agr.,M.S.I.

Koordinator Ahli Perubahan Iklim Kehutanan (APIK) Indonesia Region Jawa & pendamping desa wisata

Rabu, 15 September 2021

YOGYA DAN AKSI PERUBAHAN IKLIM

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu kawasan yang terdampak perubahan iklim ekstrim. Kabupaten Gunungkidul merupakan contohnya, kekeringan berkepanjangan terjadi setiap tahun. Dampak perubahan iklim ini membawa dampak yang signifikan pada masyarakat DIY, seperti ketersediaan makanan yang cukup dan bergizi, tempat tinggal yang aman, dan air minum yang aman untuk dikonsumsi. 

Kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, rumah tangga miskin, dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana serta daerah yang rentan terkena dampak perubahan iklim, sangat berisiko mengalami kondisi kesehatan yang merugikan, sebagai akibat dari perubahan iklim (WHO, 2021).

Opini koran 'Kedaulatan Rakyat' tanggal 15 September 2021

Sebenarnya sejak Indonesia menandatangani Perjanjian Paris pada 2016, inisiatif-inisiatif adaptasi perubahan iklim telah dikembangkan dengan fokus khusus untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan yang kerap terkena dampak perubahan iklim secara tidak proporsional. Untuk itu sejumlah substansi terkait dengan perubahan iklim, termasuk penguatan aksi mitigasi dan adaptasi untuk kelompok rentan dan pada tingkat tapak/lokal perlu disiapkan menjelang konferensi negara-negara PBB untuk perubahan iklim atau COP26 di Glasgow, Skotlandia, November mendatang. 

Hal ini bertujuan untuk membangun ketahanan iklim di tingkat tapak yang secara kumulatif bisa menjelma sebagai ketahanan nasional. Bapak Rohmad Ahmadi, Lurah Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh, Kulon Progo dalam paparannya di diskusi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) DIY menjelaskan peta bencana Desa Kebonharjo yang selalu update, karena wilayahnya merupakan kawasan rawan bencana longsor (11/9).

Beliau juga menjelaskan prinsip pembangunan desa berkelanjutan yang berbasis pada 3 hal yakni; Air, Tanah, dan Pohon Tanaman. Air dijabarkan dengan melakukan penanaman pohon besar jenis konservasi air, seperti jenis Gayam, Aren, dan Asem. Tanah berarti dalam pengelolaan desa berdasarkan Zonasi; yakni pertanian, kebun, hutan, irigasi, drainase saluran. 

Sedangkan pohon tanaman adalah menanam jenis pencegah longsor dengan terasering. Ground cover atau tutupan tanah ditanami dengan jenis empon-empon dan pakan ternak yang memberikan manfaat langsung pada warga. Semua ini merupakan wujud dari strategi pembangunan desa berbasis kebudayaan.

Kelompok rentan juga tidak luput dalam bahasan diskusi dalam refleksi. Kelompok inklusif atau difabel selama ini kurang mendapat perhatian dalam aksi adaptasi dan mitigasi bencana alam akibat perubahan iklim. Contoh adalah belum adanya alarm atau tanda petunjuk yang dipahami oleh kelompok inklusif saat melakukan evakuasi. Jalur evakuasi yang ramah difabel juga masih terabaikan.

Penyandang disabilitas juga masih kesulitan dalam mengakses sumber-sumber air bersih, terutama di wilayah Kabupaten Gunung Kidul yang menjadi langganan bencana alam kekeringan. Demikian pula dengan perempuan sebagai pengelola rumah tangga juga merasakan dampak dari kekurangan air bersih.

Perubahan iklim juga menyebabkan cuaca yang tidak menentu sehingga petani tidak memiliki kepastian untuk bertanam dan menyebabkan gagal panen. Kekeringan ekstrem juga menambah pengeluaran untuk membeli air bersih sehingga mengurangi kebutuhan pokok lainnya.  Selain itu juga ditambah kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mencari sumber pendapatan di luar sektor pertanian.

Pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat untuk aksi perubahan iklim diawali dengan penguatan kapasitas pengetahuan kebencanaan hingga ketrampilan bertahan hidup. Beberapa komunitas memberikan pelatihan dan pendampingan yang terkait sektor pangan dan pertanian. Contohnya adalah penyimpanan benih padi yang aman dalam jangka waktu yang lama; pembuatan pakan ternak dari daun Jati yang selama ini tidak dimanfaatkan masyarakat Gunung Kidul; dan lain-lain.

Penanganan perubahan iklim dalam tingkat tapak/lokal diperlukan pendekatan kebudayaan yang memang melekat pada rasa, karsa dan karya masyarakat. Contohnya kegiatan Merti Bumi yang ada di hampir semua desa dikaitkan dengan kegiatan pelestarian alam melalui kegiatan penanaman dan perlindungan sumber air seperti yang dilakukan oleh Desa Kebonharjo.

Dampak perubahan iklim nyata terjadi di tingkat tapak (desa dan kampung) dan dirasakan oleh masyarakat langsung. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus memperhatikan ekologi lokal di tingkat tapak serta sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Semua sektor, -pemerintah, akademisi, dunia usaha, LSM, media, masyarakat, dll- harus bersatu padu melakukan aksi perubahan iklim.

Apalagi besok tanggal 16 September yang merupakan Hari Pelestarian LapisanOzon Sedunia. Peran kecil kita di tingkat tapak dapat membawa pengaruh perubahan iklim bumi tempat kita tinggal.


Yogyakarta, 14 September 2021

Arif Sulfiantono,M.Agr.,M.S.I.

Koordinator Ahli Perubahan Iklim Kehutanan (APIK) Indonesia Region Jawa & Narasumber Refleksi PRBBK #5 DIY.

Senin, 16 Agustus 2021

EKONOMI - KONSERVASI SAAT PANDEMI

Tanggal 10 Agustus adalah Hari Konservasi Alam Nasional yang diperingati tiap tahun sejak 2009 sebagai salah satu agenda besar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Untuk tahun 2021 ini telah keluar SK Menteri LHK RI Nomor: 176/MENLHK/KSDAE/KSA.3/4/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) tahun 2021.

HKAN ke-31 ini mengangkat tema ‘Bhavana Satya Alam Budaya Nusantara’ yang bermakna ‘Memupuk Kecintaan Pada Alam dan Budaya Nusantara’. HKAN dilaksanakan di Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang dan Pantai Lasiana Kota Kupang, NTT pada 10 Agustus 2021, rencananya akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Opini Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 16 Agustus 2021 halaman 11

Tema HKAN tahun ini mirip dengan tema HKAN tahun 2018, yakni ‘Harmonisasi Alam dan Budaya’. Di saat pandemi Covid 19 ini akan lebih baik tema yang diangkat adalah solusi riil dan praktis masyarakat untuk keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid. Hubungan ekonomi dan konservasi di masyarakat desa yang masih menggantungkan hidupnya pada alam sangat berkaitan erat.

Contoh riil adalah kasus pengamanan puluhan ekor burung berkicau dari tangan 2 orang penangkap burung di hutan lereng Gunung Arjuna oleh tim gabungan dari Pro Fauna Indonesia dan Tahura R Soerjo pada tanggal 1 Juli 2021 (Pro Fauna Indonesia, 2021). Kasus seperti ini cukup sering terjadi di kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa, dan alasan utama pelaku adalah faktor ekonomi.

Selain kasus pencurian burung di hutan negara juga ada pengambilan kayu, baik dijual secara gelondongan maupun dijadikan kayu bakar atau arang. Sungguh ironis, kasus ini terjadi saat pandemi dan petugas penjaga hutan Negara (kawasan konservasi) sedang WFH (Work From Home).

Saat bencana pandemi harusnya Negara hadir agar permasalahan ekonomi rakyat yang hidup berdampingan dengan kawasan konservasi juga teratasi. Kawasan konservasi merupakan kawasan yang bertujuan untuk melindungi habitat dan tempat hidup berbagai jenis makhluk hidup dari kerusakan.

Tentunya, di sekitar kawasan tersebut terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang bermukim. Maka dari itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang pelestarian kawasan konservasi dan kemandirian masyarakat. Ada 4.500 desa di sekitar kawasan konservasi, tentu ada yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid.

Konservasi di era pandemik harusnya memperhatikan tiga hal yakni: pandemik itu sendiri, bencana hidrometereologi dan teknologi digital (Susilo, 2021). Penanganan bencana pandemi juga harus memperhatikan dampak ekonomi. Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi akan cenderung mengambil dari hutan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya.

Jika ini dibiarkan akan terjadi kerusakan hutan yang berdampak pada bencana hidrometereologi. Disini tidak hanya berhenti pada masyarakat atau desa tangguh bencana. Teknologi digital harus menjadi salah satu solusi. Pemberdayaan masyarakat di desa konservasi atau desa penyangga kawasan konservasi harus menyentuh pada dunia digital.

Negara dalam hal ini diwakili oleh KLHK di tingkat tapak turun tangan ikut menangani produk pertanian desa penyangga kawasan konservasi. Salah satu contohnya adalah akibat pandemi kelompok petani di desa penyangga Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) mengalami kesulitan dalam pemasaran produk pertaniannya seperti madu, kopi, dan lain-lain.

Permasalahan ini dapat teratasi dengan adanya pemasaran melalui teknologi digital. Kalau perlu KLHK membuat suatu platform aplikasi pasar digital produk dari desa penyangga kawasan konservasi. Produk herbal seperti jamu dan madu dari desa penyangga selama pandemi adalah salah satu contoh yang cukup laku di pasar digital.

Sebenarnya budaya yang terkait dalam HKAN adalah budaya ‘srawung’ atau silaturahmi untuk menanyakan kabar seseorang. Petugas penjaga hutan selama pandemi harus lebih intens untuk srawung ke masyarakat, agar dapat menggali permasalahan yang ada di desa penyangga kawasan konservasi. Data hasil srawung kemudian diolah untuk dicari solusinya secara bersama-sama. Warga-pun akan pekewuh atau segan melakukan pencurian di hutan jika sudah akrab dengan petugas. Allaahu ‘alam.


Yogyakarta, 8 Agustus 2021

Arif Sulfiantono,M.Agr.,M.S.I.

Koordinator Ahli Perubahan Iklim Kehutanan (APIK) Indonesia Region Jawa & pegiat ekowisata desa