Sabtu, 05 November 2022

EVENT DESA WISATA

‘Tunggu gunung kudu wareg’, artinya dalam bahasa Indonesia adalah orang-orang yang tinggal di gunung, pegunungan atau desa harus terpenuhi kebutuhannya atau terjamin kesejahteraannya. Konsep ini dikembangkan dalam pembangunan desa wisata. Ada perbedaan antara desa wisata dan wisata desa.

Pengertian desa wisata menurut Pergub DIY Nomor 40 tahun 2022 adalah kelompok masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah Desa/Kalurahan dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat. Sedangkan wisata desa adalah kegiatan wisata yang mengambil pilihan lokasi desa, dan jenis kegiatannya tidak harus berbasis pada sumber daya perdesaan (keaslian benteng alam, serta budaya dan kearifan lokal).


Keterlibatan dalam pengelolaan suatu desa wisata adalah semua unsur desa dari kepala desa, perangkat desa, struktural RT dan warga masyarakat setempat memiliki andil didalamnya. Berbeda dengan wisata desa yang keterlibatan masyarakat terbatas dan dibatasi, hanya beberapa orang tertentu saja yang terlibat. Oleh karena itu, desa wisata harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa, terutama partisipasi masyarakat.

Masyarakat dilibatkan secara komprehensif, diberi kewenangan dan tugas sesuai dengan potensi yang ada di desanya agar tercapai tujuannya, yakni meningkatkan perekonomian desa dan pengentasan kemiskinan. Adanya program desa wisata berbasis menetap bersama warga, masyarakat diharapkan mendapatkan pemasukan atas penyediaan tempat tinggal, pelayanan dan paket wisata lainnya. Selain itu program ini dapat memperkenalkan ragam budaya, kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

 

Opini Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 5 November 2022 halaman 11


Salah satu program desa wisata yang mampu meningkatkan perekonomian desa adalah penyelenggaraan event. Dalam kunjungan ke salah satu desa wisata di Gunungkidul, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) -Sandiaga Uno- meminta kepada pemerintah daerah memperbanyak event di desa wisata (www.kemenparekraf.go.id, 31/8). Hal ini bertujuan agar terjadi peningkatan jumlah kunjungan, sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian lebih banyak lagi.

Menurut hasil penelitian Dampak Penyelenggaraan Festival di Yogyakarta oleh Lembaga Demografi UI tahun 2019 yang didukung oleh Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) Indonesia, kontribusi terbesar pengunjung festival dari luar Yogyakarta adalah pada penginapan dan transportasi. Kontribusi festival di Yogyakarta senilai Rp 114,2 Milyar pada tahun 2019, dengan rincian Rp 12 Milyar dari Yogyakarta, dan Rp 102,2 Milyar dari luar Yogyakarta.

Kuliner mendominasi ragam usaha di sekitar lokasi festival/event. Keragaman kuliner di Yogyakarta juga merupakan daya tarik wisata, yang bisnisnya cenderung stabil (Wuryanto, 2022). Selain itu jasa transportasi merupakan aspek penting dalam perekonomian Yogyakarta yang tumbuh melalui wisata.

Festival atau Event juga membuka peluang entrepreneurship dan mengekspansi bisnis masyarakat. Dalam destival ada 20% merupakan pedagang ‘tiban’ atau dadakan; dan 17% merupakan gerai tambahan (Lembaga Demografi UI, 2019). Festival berkontribusi terhadap pendapatan pelaku usaha hingga Rp 800 ribu per hari bagi pedagang regular, Rp 350 ribu per hari bagi pedagang yang ekspansi, dan Rp 750 ribu per hari bagi pedagang tiban.

Konsep Event ini dilaksanakan oleh Desa Wisata Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kulon Progo yang pada tanggal 28-29 Oktober 2022 bersama Dinas Pariwisata Kulon Progo menyelenggarakan eventRally Foto Konservasi’. Desa Ramah Burung adalah Unique Selling Point (USP) yang dimiliki oleh Jatimulyo dan menjadi kekuatan desa wisata, sehingga cukup berhasil dalam penyelenggaraan event dengan tema konservasi.

Total ada 94 orang peserta yang terlibat dalam event foto Jatimulyo, dan berasal dari Jakarta, Bandung, Pekalongan, Magelang, Batang, Solo, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Sorong, Banjarmasin, selain dari Yogyakarta. Ada 23 homestay dan rumah warga yang dipakai untuk menginap peserta selama penyelenggaraan event selama 2 hari ini.

Menurut tenaga ahli Dinas Pariwisata DIY –Ike Janita Dewi- (2022) dalam pengembangan destinasi yang modern, DIY sulit bersaing dengan daerah lain. DIY harus mengambil strategi diferensiasi, yaitu dengan membangun kepariwisataan berbasis tradisi, seni, dan budaya. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan event daerah. Event yang mengambil keunikan dari seni dan budaya daerah (event uniqueness) dapat digunakan untuk mempromosikan wisata, seperti di Jatimulyo.

 

Yogyakarta, 30 Oktober 2022

ttd

Arif Sulfiantono,M.Agr.,M.S.I.

Pendamping Desa Mandiri Budaya DIY & Pengurus ICMI Kota Yogyakarta bidang Wisata dan Budaya


Rabu, 28 September 2022

WORLD TOURISM DAY

 

Indonesia resmi menjadi tuan rumah World Tourism Day atau Hari Pariwisata Dunia pada 27 September 2022 ini. Keputusan itu disahkan pada Sidang Majelis Umum ke-24 Organisasi Pariwisata Dunia (United Nations of World Tourism/UNWTO) di Madrid, Spanyol pada tahun 2021.

Peringatan Hari Pariwisata Dunia akan dipusatkan di Bali, dengan mengusung tema ‘Rethinking Tourism’. Tema ini bertujuan untuk menginspirasi diskusi seputar memikirkan kembali pariwisata untuk pembangunan, termasuk dalam hal pendidikan dan pekerjaan, dan dampak pariwisata terhadap keberlangsungan planet bumi.  Terutama memikirkan kembali pariwisata setelah pandemi Covid-19.



Analisis koran Kedaulatan Rakyat hari Rabu, 28 September 2022


Percepatan pemulihan pariwisata dunia harus terus dilakukan, oleh karena itu kegiatan dipusatkan di Bali, destinasi wisata unggulan Indonesia yang memperoleh dampak besar pandemi Covid-19. Untuk pariwisata DIY sendiri mengalami dampak yang cukup besar bagi pengelola destinasi wisata.

Dalam Statistik Kepariwisataan DIY, jumlah destinasi atau obyek wisata di DIY pada tahun 2021 yang meliputi obyek wisata alam, obyek wisata budaya, obyek wisata buatan, dan desa/kampung wisata sebanyak 274 obyek wisata (Dispar DIY, 2021). Masih ada beberapa obyek wisata yang sementara tidak beroperasi karena terdampak Covid-19, sehingga berdampak pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke DIY.

Keseluruhan kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY pada tahun 2019 sebanyak 433.027 orang, tahun 2020 sebanyak 69.968 orang, dan tahun 2021  sebanyak 14.740 orang. Ada penurunan minus 83% dari tahun 2019 ke 2020, dan minus 78,93& dari tahun 2020 ke 2021 (Statistik Pariwisata DIY 2021). Untuk wisatawan nusantara pada tahun 2019 sebanyak 6.116.354 orang, tahun 2020 sebanyak 1.778.580 orang, dan tahun 2021 sebanyak 4.279.985 orang.

Ada pertumbuhan positif dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 140,64%; dari sebelumnya mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2020 sebesar minus 70,92% (Statistik Pariwisata DIY 2021). Angka ini menunjukkan bahwa pariwisata DIY masih didominasi oleh wisatawan lokal atau nusantara. Hasil positifnya adalah pariwisata di DIY lebih cepat pulih.

Pariwisata adalah pilar pembangunan yang menyerap banyak lapangan kerja, inklusif, dan berkelanjutan. Hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada tahun 2018, sektor pariwisata mempunyai dampak pada pengganda output, nilai tambah, pendapatan, dan tenaga kerja sebesar rata-rata di atas 2. Angka rata-rata ini menunjukkan peningkatan pendapatan di sektor pariwisata sebesar satu satuan (dalam juta rupiah) akan meningkatkan pendapatan di seluruh sektor perekonomian nasional sebesar 2.

Begitu juga untuk pengganda output, nilai tambah, dan tenaga kerja pada sektor pariwisata akan meningkatkan output, nilai tambah, dan peningkatan penambahan tenaga kerja secara nasional. Industri pariwisata merupakan salah satu industri padat karya dengan lingkup bisnis, restoran, penginapan, pelayanan perjalanan, transportasi, pengembangan daerah tujuan wisata, fasilitas rekreasi dan atraksi wisata.

Informasi yang menarik di DIY ternyata kunjungan pariwisata juga didukung oleh adanya event atau festival seni dan budaya. Data dari Jogja Festivals Forum sebagai kumpulan penyelenggaran event di DIY data pengunjung festival di DIY pada tahun 2018/2019 sebanyak 449.673 orang. Event di DIY ini mempunyai dampak ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

Untuk dampak ekonomi adalah meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang bisnis baru. Dampak sosial budaya berupa menumbuhkan kebanggaan masyarakat, melahirkan solidaritas dan kebersamaan, serta mengedukasi komunitas. Sedangkan dampak lingkungan adalah mengembangankan potensi daerah, mempromosikan destinasi wisata dan membangun citra daerah.


Hotel Grand Mercure, 26 September 2022 pukul 21.05

Jumat, 01 April 2022

MASJID DAN POTENSI WISATA RELIGI

Selama tiga hari tanggal 25 hingga 27 Maret 2022 sebanyak 129 perwakilan takmir masjid dari wilayah Indonesia hadir di masjid Jogokariyan untuk mengikuti workshop Masjid Sebagai Destinasi Wisata Religi. Kegiatan yang digagas oleh Takmir Masjid Jogokariyan ini mengambil fokus masjid sebagai wisata yang mampu menggerakkan pemberdayaan ekonomi warga, bukan wisata religi ziarah kubur.

Selain memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, Indonesia juga memiliki destinasi yang berpotensi pada wisata halal. Menurut Menparekraf Sandiaga Uno, Indonesia Selain masuk ke dalam lima Negara dengan pengeluaran wisata halal tahun 2019 berdasarkan data dari State of Global Islamic Economic Report 2020/2021, yakni sebesar $11,2 Milyar US atau sekitar Rp 160,720 Triliun (Kemenparekraf, 2021). 

Tayang di Opini Koran 'KEDAULATAN RAKYAT' hari Jumat, 1 April 2022

Data Kementerian Agama ada 280.320 masjid di Indonesia sampai bulan Maret 2022. Ini merupakan sebuah potensi yang besar untuk pemberdayaan ekonomi jika mengambil angka 10% dari jumlah masjid tersebut makmur setingkat masjid Jogokariyan. Untuk wilayah Provinsi DIY sendiri tahun 2021 ada 8.107 masjid, dan 6.792 mushola/langgar.

Wisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan mendapatkan kenikmatan dan tujuan untuk mengetahu sesuatu; dapat juga yang berhubungan dengan kegiatan olahraga, kesehatan, keagamaan, dan keperluan lainnya. Wisata religi merupakan sebuah perjalanan untuk memperoleh pengalaman dan pelajaran (edukasi). 

Sedangkan wisata halal adalah serangkaian layanan fasilitas, atraksi, dan aksesibilitas yang dimaksudkan untuk memberikan dan memenuhi pengalaman, kebutuhan, dan keinginan wisatawan muslim (Sutono, 2019). Motif wisata religi adalah dapat sekedar untuk mengisi waktu luang, untuk bersenang-senang, bersantai hingga studi dan kegiatan agama. Potensi wisata sendiri adalah segala sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata (Pendit, 1999). 

Potensi wisata tersebut adalah (1). Potensi budaya adalah potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat baik itu adat istiadat, kesenian, dan budaya. (2). Potensi alamiah adalah potensi yang ada di masyarakat berupa potensi fisik dan geografi seperti alam. (3). Potensi manusia atau wisata buatan, adalah manusia juga memiliki potensi yang dapat digunakan sebagai daya tarik wisata, seperti melalui pementasan tarian/kesenian daerah hingga produk manusia (buatan). 

Menurut informasi Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokariyan Ustad HM. Jazir ASP, untuk wisatawan yang berkunjung di masjid Jogokariyan, Yogyakarta sendiri tiap bulan dapat mencapai 50 hingga 60 bus besar. Mayoritas pengunjung adalah pengurus atau jamaah masjid, organisasi keagamaan atau sekolah yang ingin belajar manajemen kemasjidan. Aktivitas masjid Jogokariyan termasuk dari potensi wisata buatan.

Pariwisata termasuk bisnis atau industri kreatif yang mempunyai keluaran/output ekonomi atau uang. Masjid Jogokariyan sudah melakukannya dengan menyelenggarakan berbagai atraksi event atau kegiatan yang menarik wisatawan. Salah satu contohnya adalah Pasar Rakyat yang digelar tiap hari Sabtu dan Ahad dari Subuh hingga siang hari.

Pasar Rakyat Jogokariyan yang dimulai pada tanggal 8 Agustus 2021 bertujuan untuk memulihkan kondisi perekonomian warga Jogokaryan yang terpuruk karena terdampak pandemi Covid. Menurut informasi Ustad Jazir omzet bulanan Pasar Rakyat sekarang mencapai Rp 1 Milyar dan mampu memperbaiki ekonomi warga. Bahkan menjadi salah satu destinasi favorit dari pengunjung wisata religi Masjid Jogokariyan. 

Potensi wisata religi lainnya yang jarang dilirik adalah eco-masjid, yakni menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran cinta lingkungan. Kegiatan ini sudah dilakukan oleh Masjid Al Muharram, Kampung Brajan, Kasihan Bantul sejak tahun 2013 dengan nama Gerakan Sedekah Sampah. Melalui gerakan berwawasan lingkungan ini hasilnya dapat dimanfaatkan untuk santunan pendidikan, kesehatan dan sembako untuk warga.

Bahkan gerakan sedekah sampah Masjid Al Muharram inilah yang menginspirasi lahirnya program eco-masjid yang dicanangkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada November 2017. Masjid Al Muharram-pun menjadi salah satu destinasi wisata religi edukasi lingkungan. 

Masjid yang memiliki tanah wakaf pertanian atau perkebunan pun dapat menjadi destinasi wisata religi berbasis alam dan edukasi. Memasuki ekonomi kreatif kini wisata religi masjid tidak terbatas ziarah kubur atau masjid bernilai sejarah, tapi telah bertransformasi menjadi destinasi wisata berbasis edukasi dan pemberdayaan ekonomi.

Yogyakarta, 27 Maret 2022
Ttd

Arif Sulfiantono
Pendamping Desa Wisata & Pengurus DMI DIY

Jumat, 04 Maret 2022

LABUHAN MERAPI

 

3 kali sejak tahun 2020 Upacara Labuhan Merapi dilaksanakan saat pandemi Covid-19. Labuhan Merapi dilaksanakan setiap tanggal 30 Rejeb (bulan Jawa). Tahun ini Labuhan Merapi dilaksanakan pada tanggal 4-5 Maret 2022, di Dusun Kinahrejo, Kalurahan Umbulharjo, Kemantren Cangkringan, Sleman.

Upacara adat yang rencananya dilaksanakan dengan sederhana dan terbatas karena kondisi pandemi ini merupakan momen terbaik untuk evaluasi atas hasil kerusakan alam akibat ulah manusia. Covid-19 adalah salah satu dampak dari rekayasa teknologi yang menyebabkan ke-tidak-seimbang-an alam, sedangkan Labuhan Merapi bentuk dari keharmonisan manusia hidup bersama alam.

Upacara adat ini juga merupakan upaya perlindungan dan pengelolaan alam yang integratif, berkelanjutan, dan konsisten melalui budaya lokal oleh masyarakat dan pemerintah. Labuhan Merapi adalah manifestasi ungkapan syukur atas Jumenengan (Penobatan) Sri Sultan Hamengku Buwono X. Prinsipnya ritual adat ini merupakan ekspresi rasa syukur kepada Tuhan dari Masyarakat Lereng Merapi.

Opini Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 4 Maret 2022 hlm 11

Hutan Srimanganti yang digunakan untuk upacara Labuhan di Kinahrejo merupakan hutan alam yang masih terjaga kelestariannya, apalagi sejak tahun 2004 kawasan hutan ini masuk kawasan hutan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Area ini masuk dalam zona Religi TNGM. Jalur labuhan Merapi juga telah berhasil direstorasi oleh warga Merapi bersama Balai TNGM dengan tumbuhan asli Merapi.

Nilai budaya yang dipegang erat masyarakat Merapi tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya Jawa dari Kraton Mataram dan Yogyakarta. Masyarakat masih memegang kepercayaan bahwa antara Gunung Merapi, Kraton dan Pantai Selatan terjalin sumbu filosofi. Mereka meyakini gunung, sungai, dan pohon bukanlah ‘benda mati’, sehingga manusia wajib menjaga kelestariannya, sejalan dengan prinsip “Hamemayu Hayuning Bawono, Ambrasta dur Hangkara dalam pelestarian alam yang diaplikasikan dalam beberapa tradisi budaya. 

Memayu Hayuning Bawana, Ambrasta dur Hangkara artinya manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan; serta memberantas sifat angkara murka, serakah dan tamak (Kusumosanyoto, 2009). Hamemayu hayuning wono (hutan). Wono atau hutan merupakan satu inti pokok dalam “Catchment Area” atau Daerah Aliran Sungai (DAS) (Nugroho dan Elviandri, 2018). Jika Wono rusak maka ekosistem akan ikut rusak, misal tata air permukaan/sungai, frekuensi dan durasi hujan, kelangsungan hidup ekologi dll. Menjaga kecantikan dan kelestarian DAS pada intinya adalah menjaga kelestarian hutan beserta ekosistem yang ada didalamnya.

Hamemayu hayuning manungsa (manusia), seperti diketahui bersama bahwa manusia merupakan inti roh dari alam lingkungan sekitarnya (Nugroho dan Elviandri, 2018). Jika manusia berperilaku-berbudaya buruk, maka alam akan rusak. Jika manusia hanya menggunakan nafsu “angkara murka”-nya maka yang paling pertama menderita adalah lingkungan. Kalau manusia lupa bahwa dirinya adalah bagian dari lingkungan dan merupakan pesuruh “Gusti Allah” yang harus menjadi aktor pemelihara dan mengelola alam sekitar ini, maka alam inipun akan rusak oleh ulah manusia itu sendiri (Nugroho dan Elviandri, 2018).

Filosofi ini diterapkan masyarakat Gunung Merapi yang juga memiliki sikap kosmologis yang kuat, yakni adanya ikatan yang besar antara manusia dan Gunung Merapi. Manusia selalu tunduk dan dikuasai oleh Gunung Merapi, hal ini bisa dilihat betapa masyarakat di lereng Gunung Merapi tidak berani menebang pohon seenaknya, berburu binatang di hutan, memindahkan batu-batu besar di tempat-tempat tertentu, mendirikan rumah menghadap ke arah Gunung Merapi, apalagi punya keberanian untuk membakar hutan (Minsarwati, 2002).

Menurut tinjauan Suwito (2005 dalam Gunawan, 2015), upacara adat masyarakat Yogyakarta mempunyai 3 (tiga) fungsi: (1) Fungsi Spiritual, upacara adat memberikan petunjuk atau gambaran hubungan manusia dengan Tuhan (Hablun minallah). Pada fungsi spiritual ini kepentingan rohani manusia akan terpenuhi; (2) Fungsi Sosial, upacara adat melibatkan individu-individu warga masyarakat (Hablun minannas) yang mempunyai kepentingan sama, yang dilandasi oleh kepercayaan dan keyakinan yang sama pula, sehingga dapat menciptakan kerukunan sosial dan membawa dampak terwujudnya ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan hidup; (3) Fungsi Pelestarian Lingkungan Fisik/Alam. Dibalik konsepsi keyakinan yang tertuang dalam mitos-mitos dan upacara adat yang dianggap sakral dan keramat tersebut terkandung kearifan lokal yang dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap pengelolaan lingkungan yang cukup efektif, sehingga masyarakat sendiri yang akan memperoleh manfaat ekologis yang cukup besar.

Yogyakarta, 1 Maret 2022
ttd
Arif Sulfiantono, M.Agr., M.S.I.
Pendamping Desa Mandiri Budaya DIY


Jumat, 04 Februari 2022

WISATA SEHAT

Hampir dua tahun pandemi covid 19 melanda Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid 19 penduduk Indonesia yang terinfeksi covid 19 sampai awal tahun ini (2/2) sebanyak 4,35 juta jiwa (www.covid19.go.id). Dari jumlah tersebut, 4,14 juta dinyatakan sembuh, 143 ribu diantaranya meninggal dunia.

Untuk Provinsi DIY data dari bulletin-germas.cov19 sampai tanggal 2 Februari 2022 ini ada 157.704 orang terkonfirmasi Covid 19; 151.805 orang sembuh; dan 5.276 orang meninggal dunia. Pandemi global ini tidak hanya menyerang sektor kesehatan masyarakat namun juga meluluhlantakkan sektor ekonomi dan sektor pariwisata.

Dampak pandemi covid 19 pada sektor pariwisata di Provinsi DIY tidak separah di Bali. Jumlah wisatawan di DIY di tahun 2020 berdasarkan statistik Dinas Pariwisata DIY sebanyak 10.830.143 orang, dengan rincian 64.757 wisatawan mancanegara dan 10.765.386 wisatawan nusantara. 191 obyek wisata yang dikunjungi berupa obyek wisata alam, obyek wisata budaya, obyek wisata buatan, dan desa/kampung wisata.

Tahun 2021 dan 2022 ini diperkirakan jumlah kunjungan wisatawan di DIY mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kesadaran warga akan vaksin untuk mencegah penyebaran covid 19.  Data bulletin-germas.cov19 (2022) menunjukkan vaksin di DIY cukup tinggi, 103,2% telah vaksin dosis 1, 94,86% vaksin dosis 2, dan 7,07% dosis 3 (booster).

Kesadaran pengelola obyek wisata untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes) juga tinggi. Pemda DIY juga memberikan bantuan sarpras penunjang prokes serta menerapkan aturan Pranatan Anyar Plesiran Jogja di obyek wisata menuju wisata sehat. Bahkan beberapa kali Dinas Pariwisata DIY menyelenggarakan vaksin massal di obyek wisata yang sudah menerapkan prokes.


Rubrik Analisis koran Kedaulatan Rakyat tanggal 4 Februari 2022 halaman 1


Wisatawan juga semakin sadar untuk menerapkan wisata sehat dengan lebih memilih mengunjungi obyek wisata alam dan desa wisata yang jauh dari keramaian. Apalagi saat ini desa wisata menjadi tenar setelah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan lomba desa wisata tingkat nasional tahun 2021, dan 6 desa wisata di DIY meraih penghargaan bergengsi.

Dengan menikmati pemandangan alam yang masih asri di obyek wisata alam maupun desa wisata, pengunjung dapat menyegarkan pikiran dan menghilangkan stres sehingga fisik-pun turut sehat. Beberapa obyek wisata juga menyediakan layanan kesehatan bagi pengunjung seperti Spa yang ada di desa wisata Nglanggeran. 

Wisatawan dapat mengambil paket menginap di glamping (glamour camping) yang dekat sungai di Nglanggeran sekaligus terapi Spa oleh warga asli Kalurahan Patuk, Gunung Kidul ini. Aktivitas wisata lain yang menyehatkan adalah seni budaya sambil menikmati suasana alam yang masih asri. Contohnya adalah aktivitas membuat wayang suket di desa wisata Pentingsari, Sleman dan kreasi janur di desa wisata Tinalah, Kulon Progo. 

Atau aktivitas fisik seperti trekking susur sungai atau pegunungan, misal susur sungai Oya di desa wisata Kebonagung Imogiri Bantul sejauh 5 Km hingga 10 Km. Jika wisatawan ingin sambil menikmati kicauan burung liar di pegunungan dapat menikmatinya di wisata birdwatching desa wisata Jatimulyo, Kulon Progo. Ada 106 jenis burung yang hidup bebas dan aman di wilayah yang dijuluki desa ramah burung ini.

Untuk menunjang wisata sehat sehingga wisatawan aman dan nyaman dalam berwisata, Dinas Pariwisata DIY juga telah membuat aplikasi Visiting Jogja, yakni aplikasi untuk booking tiket.  Melalui aplikasi ini diharapkan tidak ada kerumunan pengunjung di depan loket atau pintu masuk. 

Bila kapasitas sudah maksimal pengelola menutup. Wisatawan pun dapat mengalihkan ke obyek wisata lain saat obyek wisata yang dituju jumlah pengunjungnya mencapai batas maksimal. Informasi obyek wisata DIY juga dapat dilihat di aplikasi Visiting Jogja.

Untuk berwisata sehat, baik pengunjung/wisatawan dan pengelola wisata harus benar-benar sadar diri untuk disiplin prokes, karena saat ini Indonesia memasuki gelombang 3 covid 19, yakni covid varian omicron. Sarpras penunjang prokes seperti pengukur suhu tubuh dan wastafel cuci tangan harus senantiasa dicek dan dipastikan berfungsi baik. Disiplin prokes dan vaksin adalah kunci dalam wisata sehat kala pandemi. Dan wisata sehat dapat menjadi immune booster jiwa dan raga.


Yogyakarta, 3 Februari 2022

Ttd


Arif Sulfiantono,M.Agr.,M.S.I.

Pegiat Forkom Desa Wisata DIY & pendamping desa mandiri budaya

Senin, 06 Desember 2021

SITI KAWULA GUSTI

Akhirya Desa Wisata Nglanggeran bersama 43 desa negara lain terpilih menjadi Best Tourism Village oleh UNWTO (United Nation of World Tourism Organization) (www.unwto.org, 2/12). Nglanggeran menjadi satu-satunya wakil Indonesia di kontes pariwisata dunia.

Nglanggeran terpilih oleh UNWTO karena sejalan dengan program organisasi pariwisata dunia ini dalam mengurangi kemiskinan melalui sektor pariwisata. Bersama Mangunan dan Breksi, Nglanggeran juga menjadi contoh keberhasilan warga desa mengelola Bantuan Gubernur dalam pembangunan sektor wisata, sehingga generasi muda desa lebih memilih tinggal untuk mengembangkan potensi desanya.

Opini Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 6 Desember 2021 halaman 11

Berkaca dari keberhasilan tersebut Pemerintah Daerah DIY mulai tahun 2021 mengalokasikan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Dais (Dana Keistimewaan) untuk mengembangkan Desa Mandiri Budaya (DMB). DMB adalah bentuk desa model yang dikelola secara terpadu dengan tetap memperhatikan peran warga dalam pengelolaannya.

DMB menjadi penting karena memiliki berbagai peran strategis, dan bisa memberikan identitas Desa yang spesifik. Dampak dari penetapan Desa Model itu, memotivasi peningkatan kesadaran dan peran serta warga dalam DMB melalui pengelolaan BKK Dais.

BKK Dais sendiri adalah bantuan Pemda/Pemkot dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dais untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme APBD Kabupaten/Kota dan/atau APBDes (Paniradya Kaistimewan, 2021). Kalurahan yang masuk DMB akan diberikan BKK Dais selama 3 tahun, untuk kemudian dilakukan evaluasi.

Tahun 2021 ada 10 kalurahan yang memperoleh BKK Dais DMB sebanyak Rp 1 Milyar/Kalurahan. Tahun 2022 tambah 8 kalurahan, sehingga total 18 kalurahan memperoleh BKK Dais DMB. Desa harus menyusun kegiatan yang mempunyai tujuan dan target pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan investasi (Paniradya Kaistimewan, 2021).

Untuk mendukung pengurangan kemiskinan, desa diperbolehkan sewa lahan untuk pertanian atau budidaya perikanan dengan menggunakan BKK Dais tersebut. Contoh penerapannya adalah konsep 'Siti Kawula Gusti', yakni sewa tanah melalui skema pengelolaan lahan pertanian dalam arti luas secara berkelanjutan (Paniradya Kaistimewan, 2021).

Lahan pertanian yang disewa digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan dikelola oleh warga kategori miskin di DMB. Lahan tersebut dapat juga berupa tanah kas desa atau Sultan Ground. Untuk mewujudkan pengurangan pengangguran, kegiatan pembangunan di DMB menggunakan mekanisme padat karya, atau dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dicapai dengan kegiatan kesenian dan aktifitas kebudayaan, sehingga kearifal lokal (local wisdom) dan keunggulan lokal (local genius) desa tetap dapat dipertahankan. Untuk peningkatan investasi Desa dapat merancang kegiatan bernilai ekonomi yang berpedoman pada potensi desa. Gubernur DIY 'Sri Sultan HB X' mencontohkan Nglanggeran, Mangunan, dan Breksi sebagai kesuksesan desa dalam mengelolaa dana BKK melalui sektor pariwisata.

Dalam mengelola BKK Dais DMB yang langsung ditransfer ke rekening Desa/Kalurahan, pamong desa didampingi OPD DIY, sesuai dengan 4 pilar desa penunjang DMB, yakni Desa Budaya (Dinas Kebudayaan), Desa Wisata (Dinas Pariwisata), Desa Preneur (Dinas Koperasi UMKM), dan Desa Prima (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk).

Keberhasilan DMB harus didukung dari integritas pamong desa dan didukung partisipasi nyata dari warga. Pendekatan sosial untuk mengembangkan potensi desa harus dimaksimalkan namun juga beragam sesuai dengan profil setiap desa. Hal ini selaras dengan pepatah jawa desa mawa tata, negara mawa cara.

Lurah dan pamong desa dengan ke-sawiji-an, grêgêt bersemangat, sêngguh percaya diri, ora-mingkuh dan bertanggungjawab, niscaya warga desa akan tetap waras lan warêg (HB X, 2021). Semuanya mengalir mbanyu mili, yang menjadi ruh dari kesadaran kolektif sebagai pengikat kohesi sosial dan keterpanggilan membantu liyan, mewujudkan Desa Gumregah.

Akhirya Desa Wisata Nglanggeran bersama 43 desa negara lain terpilih menjadi Best Tourism Village oleh UNWTO (United Nation of World Tourism Organization) (www.unwto.org, 2/12). Nglanggeran menjadi satu-satunya wakil Indonesia di kontes pariwisata dunia.

Nglanggeran terpilih oleh UNWTO karena sejalan dengan program organisasi pariwisata dunia ini dalam mengurangi kemiskinan melalui sektor pariwisata. Bersama Mangunan dan Breksi, Nglanggeran juga menjadi contoh keberhasilan warga desa mengelola Bantuan Gubernur dalam pembangunan sektor wisata, sehingga generasi muda desa lebih memilih tinggal untuk mengembangkan potensi desanya.

Berkaca dari keberhasilan tersebut Pemerintah Daerah DIY mulai tahun 2021 mengalokasikan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Dais (Dana Keistimewaan) untuk mengembangkan Desa Mandiri Budaya (DMB). DMB adalah bentuk desa model yang dikelola secara terpadu dengan tetap memperhatikan peran warga dalam pengelolaannya.

DMB menjadi penting karena memiliki berbagai peran strategis, dan bisa memberikan identitas Desa yang spesifik. Dampak dari penetapan Desa Model itu, memotivasi peningkatan kesadaran dan peran serta warga dalam DMB melalui pengelolaan BKK Dais.

BKK Dais sendiri adalah bantuan Pemda/Pemkot dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dais untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme APBD Kabupaten/Kota dan/atau APBDes (Paniradya Kaistimewan, 2021). Kalurahan yang masuk DMB akan diberikan BKK Dais selama 3 tahun, untuk kemudian dilakukan evaluasi.

Tahun 2021 ada 10 kalurahan yang memperoleh BKK Dais DMB sebanyak Rp 1 Milyar/Kalurahan. Tahun 2022 tambah 8 kalurahan, sehingga total 18 kalurahan memperoleh BKK Dais DMB. Desa harus menyusun kegiatan yang mempunyai tujuan dan target pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan investasi (Paniradya Kaistimewan, 2021).

Untuk mendukung pengurangan kemiskinan, desa diperbolehkan sewa lahan untuk pertanian atau budidaya perikanan dengan menggunakan BKK Dais tersebut. Contoh penerapannya adalah konsep 'Siti Kawula Gusti', yakni sewa tanah melalui skema pengelolaan lahan pertanian dalam arti luas secara berkelanjutan (Paniradya Kaistimewan, 2021).

Lahan pertanian yang disewa digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan dikelola oleh warga kategori miskin di DMB. Lahan tersebut dapat juga berupa tanah kas desa atau Sultan Ground. Untuk mewujudkan pengurangan pengangguran, kegiatan pembangunan di DMB menggunakan mekanisme padat karya, atau dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dicapai dengan kegiatan kesenian dan aktifitas kebudayaan, sehingga kearifal lokal (local wisdom) dan keunggulan lokal (local genius) desa tetap dapat dipertahankan. Untuk peningkatan investasi Desa dapat merancang kegiatan bernilai ekonomi yang berpedoman pada potensi desa. Gubernur DIY 'Sri Sultan HB X' mencontohkan Nglanggeran, Mangunan, dan Breksi sebagai kesuksesan desa dalam mengelolaa dana BKK melalui sektor pariwisata.

Dalam mengelola BKK Dais DMB yang langsung ditransfer ke rekening Desa/Kalurahan, pamong desa didampingi OPD DIY, sesuai dengan 4 pilar desa penunjang DMB, yakni Desa Budaya (Dinas Kebudayaan), Desa Wisata (Dinas Pariwisata), Desa Preneur (Dinas Koperasi UMKM), dan Desa Prima (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk).

Keberhasilan DMB harus didukung dari integritas pamong desa dan didukung partisipasi nyata dari warga. Pendekatan sosial untuk mengembangkan potensi desa harus dimaksimalkan namun juga beragam sesuai dengan profil setiap desa. Hal ini selaras dengan pepatah jawa desa mawa tata, negara mawa cara.

Lurah dan pamong desa dengan ke-sawiji-an, grêgêt bersemangat, sêngguh percaya diri, ora-mingkuh dan bertanggungjawab, niscaya warga desa akan tetap waras lan warêg (HB X, 2021). Semuanya mengalir mbanyu mili, yang menjadi ruh dari kesadaran kolektif sebagai pengikat kohesi sosial dan keterpanggilan membantu liyan, mewujudkan Desa Gumregah.

 

Yogyakarta, 3 Desember 2021


Jumat, 29 Oktober 2021

MASTERPLAN DESA

Memasuki triwulan ke-empat tahun ini Desa atau Kalurahan berlomba-lomba melaksanakan kegiatan agar anggaran Desa dapat direalisasikan sebelum akhir tahun. Sejak Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, Pemerintah telah menjadikan desa sebagai salah satu poros utama pembangunan. Besaran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dari tahun ke tahun sejak 2015 terus mengalami peningkatan. 

Data Kementerian Keuangan (2020) menunjukkan bahwa pada awalnya, pada 2015, dana desa digulirkan hanya sebesar Rp20,8 triliun dan terus mengalami peningkatan dari hingga pada RAPBN 2021 jumlah dana desa yang digulirkan sebesar Rp72 triliun. Dana tersebut masih dari Pemerintah Pusat, belum berasal dari Pemerintah Daerah. 

Opini Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 29 Oktober 2021

Pamong Desa yang piawai akan dapat meng-akses dana desa dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Contohnya adalah Desa atau Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Bantul tahun 2021 ini dapat total dana desa sebesar Rp 4,6 Miliar dari Pemerintah Pusat (Dana Desa); dari Kabupaten Bantul (ADD); dan dari Provinsi DIY (Dana Keistimewaan). Ini belum ditambah bantuan keuangan khusus (BKK) untuk penanganan Covid serta dari OPD atau Dinas setempat.

Dana desa ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian di desa, terutama untuk mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya output berupa infrastruktur desa yang mampu dibangun dari dana desa. Sebelum adanya dana desa, Pemerintah Desa memerlukan perjuangan yang sangat berat dan waktu yang lama untuk mengajukan usulan pembangunan infrastruktur di desa. 

Dengan adanya dana desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan dan membangun sendiri program atau kegiatan yang menjadi prioritas di desa. Sebelum melakukan pembangunan Pemerintah Desa harus menyusun RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Selain itu pembangunan desa perlu didukung adanya masterplan secara visual agar rencana memiliki arahan dan gambaran yang jelas. 

Masterplan yang dibuat tentunya harus memperhatikan lingkungan, ekonomi, dan sosial agar tetap seimbang satu dengan yang lain. Hal ini agar sesuai dengan konsep permakultur, yaitu ilmu desain dan teknik ekologis yang mengembangkan pengolahan lahan, arsitektur berkelanjutan, dan sistem pertanian swadaya berdasarkan ekosistem alam (Hemenway, 2009).

Masterplan tidak hanya berupa bangunan  fisik seperti sarana prasarana, tetapi juga mencakup kegiatan non fisik, seperti peningkatan SDM kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa yang tidak berdasarkan masterplan atau asal bangun mengakibatkan kerusakan atau kerugian. 

Contohnya adalah ada salah satu kalurahan yang ‘ngotot’ ingin membangun sarpras di wilayahnya, ternyata setelah dilakukan ground check di lokasi tersebut adalah zona hijau abadi. Bahkan ada saat dilakukan ground check ternyata wilayah tersebut masuk kalurahan bahkan kabupaten lain.

Contoh lainnya adalah revitalisasi beberapa telaga di kalurahan Gunung Kidul malah mengakibatkan telaga tersebut mengering saat musim kemarau. Padahal sebelumnya telaga tersebut tidak pernah mengalami kekeringan walaupun musim kemarau. Ada kesalahan dalam pelaksanaan revitalisasi sumber air tersebut. Inilah pentingnya survei saat penyusunan masterplan desa agar pembangunan benar-benar terarah sesuai tujuan. 

Masterplan desa harus dipersiapkan, agar rencana tata ruang desa nantinya menjadi penentu arah pengembangan desa di masa mendatang. Arahan ini berguna agar tata ruang desa dapat dipertahankan guna menghindari terjadinya pergeseran desa menjadi perkotaan. Hal ini tentu menjadi penting, mengingat desa memiliki peran vital dalam menjaga produktivitas pangan sehat dan menjadi penyangga air bersih serta udara yang bersih pula.  

Pamong desa berperan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan masa depan kepada masyarakat dan mengajak masyarakat berinvestasi dalam perencanaan masa depan dimulai dengan tahapan identifikasi, menyusun proses perencanaan dan prioritas program serta pengetahuan mengenai langkah dalam mendesain kawasan. Dengan adanya masterplan, desa akan lebih siap menghadapi tantangan era 4.0 dengan tetap berpijak pada budaya lokalnya. Wallaahu'alam.


Yogyakarta, 17 Oktober 2021

Ttd

Arif Sulfiantono,M.Agr.,M.S.I.

Koordinator Ahli Perubahan Iklim Kehutanan (APIK) Indonesia Region Jawa & pendamping desa wisata