Senin, 06 Desember 2021

SITI KAWULA GUSTI

Akhirya Desa Wisata Nglanggeran bersama 43 desa negara lain terpilih menjadi Best Tourism Village oleh UNWTO (United Nation of World Tourism Organization) (www.unwto.org, 2/12). Nglanggeran menjadi satu-satunya wakil Indonesia di kontes pariwisata dunia.

Nglanggeran terpilih oleh UNWTO karena sejalan dengan program organisasi pariwisata dunia ini dalam mengurangi kemiskinan melalui sektor pariwisata. Bersama Mangunan dan Breksi, Nglanggeran juga menjadi contoh keberhasilan warga desa mengelola Bantuan Gubernur dalam pembangunan sektor wisata, sehingga generasi muda desa lebih memilih tinggal untuk mengembangkan potensi desanya.

Opini Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 6 Desember 2021 halaman 11

Berkaca dari keberhasilan tersebut Pemerintah Daerah DIY mulai tahun 2021 mengalokasikan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Dais (Dana Keistimewaan) untuk mengembangkan Desa Mandiri Budaya (DMB). DMB adalah bentuk desa model yang dikelola secara terpadu dengan tetap memperhatikan peran warga dalam pengelolaannya.

DMB menjadi penting karena memiliki berbagai peran strategis, dan bisa memberikan identitas Desa yang spesifik. Dampak dari penetapan Desa Model itu, memotivasi peningkatan kesadaran dan peran serta warga dalam DMB melalui pengelolaan BKK Dais.

BKK Dais sendiri adalah bantuan Pemda/Pemkot dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dais untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme APBD Kabupaten/Kota dan/atau APBDes (Paniradya Kaistimewan, 2021). Kalurahan yang masuk DMB akan diberikan BKK Dais selama 3 tahun, untuk kemudian dilakukan evaluasi.

Tahun 2021 ada 10 kalurahan yang memperoleh BKK Dais DMB sebanyak Rp 1 Milyar/Kalurahan. Tahun 2022 tambah 8 kalurahan, sehingga total 18 kalurahan memperoleh BKK Dais DMB. Desa harus menyusun kegiatan yang mempunyai tujuan dan target pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan investasi (Paniradya Kaistimewan, 2021).

Untuk mendukung pengurangan kemiskinan, desa diperbolehkan sewa lahan untuk pertanian atau budidaya perikanan dengan menggunakan BKK Dais tersebut. Contoh penerapannya adalah konsep 'Siti Kawula Gusti', yakni sewa tanah melalui skema pengelolaan lahan pertanian dalam arti luas secara berkelanjutan (Paniradya Kaistimewan, 2021).

Lahan pertanian yang disewa digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan dikelola oleh warga kategori miskin di DMB. Lahan tersebut dapat juga berupa tanah kas desa atau Sultan Ground. Untuk mewujudkan pengurangan pengangguran, kegiatan pembangunan di DMB menggunakan mekanisme padat karya, atau dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dicapai dengan kegiatan kesenian dan aktifitas kebudayaan, sehingga kearifal lokal (local wisdom) dan keunggulan lokal (local genius) desa tetap dapat dipertahankan. Untuk peningkatan investasi Desa dapat merancang kegiatan bernilai ekonomi yang berpedoman pada potensi desa. Gubernur DIY 'Sri Sultan HB X' mencontohkan Nglanggeran, Mangunan, dan Breksi sebagai kesuksesan desa dalam mengelolaa dana BKK melalui sektor pariwisata.

Dalam mengelola BKK Dais DMB yang langsung ditransfer ke rekening Desa/Kalurahan, pamong desa didampingi OPD DIY, sesuai dengan 4 pilar desa penunjang DMB, yakni Desa Budaya (Dinas Kebudayaan), Desa Wisata (Dinas Pariwisata), Desa Preneur (Dinas Koperasi UMKM), dan Desa Prima (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk).

Keberhasilan DMB harus didukung dari integritas pamong desa dan didukung partisipasi nyata dari warga. Pendekatan sosial untuk mengembangkan potensi desa harus dimaksimalkan namun juga beragam sesuai dengan profil setiap desa. Hal ini selaras dengan pepatah jawa desa mawa tata, negara mawa cara.

Lurah dan pamong desa dengan ke-sawiji-an, grêgêt bersemangat, sêngguh percaya diri, ora-mingkuh dan bertanggungjawab, niscaya warga desa akan tetap waras lan warêg (HB X, 2021). Semuanya mengalir mbanyu mili, yang menjadi ruh dari kesadaran kolektif sebagai pengikat kohesi sosial dan keterpanggilan membantu liyan, mewujudkan Desa Gumregah.

Akhirya Desa Wisata Nglanggeran bersama 43 desa negara lain terpilih menjadi Best Tourism Village oleh UNWTO (United Nation of World Tourism Organization) (www.unwto.org, 2/12). Nglanggeran menjadi satu-satunya wakil Indonesia di kontes pariwisata dunia.

Nglanggeran terpilih oleh UNWTO karena sejalan dengan program organisasi pariwisata dunia ini dalam mengurangi kemiskinan melalui sektor pariwisata. Bersama Mangunan dan Breksi, Nglanggeran juga menjadi contoh keberhasilan warga desa mengelola Bantuan Gubernur dalam pembangunan sektor wisata, sehingga generasi muda desa lebih memilih tinggal untuk mengembangkan potensi desanya.

Berkaca dari keberhasilan tersebut Pemerintah Daerah DIY mulai tahun 2021 mengalokasikan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Dais (Dana Keistimewaan) untuk mengembangkan Desa Mandiri Budaya (DMB). DMB adalah bentuk desa model yang dikelola secara terpadu dengan tetap memperhatikan peran warga dalam pengelolaannya.

DMB menjadi penting karena memiliki berbagai peran strategis, dan bisa memberikan identitas Desa yang spesifik. Dampak dari penetapan Desa Model itu, memotivasi peningkatan kesadaran dan peran serta warga dalam DMB melalui pengelolaan BKK Dais.

BKK Dais sendiri adalah bantuan Pemda/Pemkot dan/atau Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dais untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme APBD Kabupaten/Kota dan/atau APBDes (Paniradya Kaistimewan, 2021). Kalurahan yang masuk DMB akan diberikan BKK Dais selama 3 tahun, untuk kemudian dilakukan evaluasi.

Tahun 2021 ada 10 kalurahan yang memperoleh BKK Dais DMB sebanyak Rp 1 Milyar/Kalurahan. Tahun 2022 tambah 8 kalurahan, sehingga total 18 kalurahan memperoleh BKK Dais DMB. Desa harus menyusun kegiatan yang mempunyai tujuan dan target pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan investasi (Paniradya Kaistimewan, 2021).

Untuk mendukung pengurangan kemiskinan, desa diperbolehkan sewa lahan untuk pertanian atau budidaya perikanan dengan menggunakan BKK Dais tersebut. Contoh penerapannya adalah konsep 'Siti Kawula Gusti', yakni sewa tanah melalui skema pengelolaan lahan pertanian dalam arti luas secara berkelanjutan (Paniradya Kaistimewan, 2021).

Lahan pertanian yang disewa digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dan dikelola oleh warga kategori miskin di DMB. Lahan tersebut dapat juga berupa tanah kas desa atau Sultan Ground. Untuk mewujudkan pengurangan pengangguran, kegiatan pembangunan di DMB menggunakan mekanisme padat karya, atau dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Peningkatan pemberdayaan masyarakat dicapai dengan kegiatan kesenian dan aktifitas kebudayaan, sehingga kearifal lokal (local wisdom) dan keunggulan lokal (local genius) desa tetap dapat dipertahankan. Untuk peningkatan investasi Desa dapat merancang kegiatan bernilai ekonomi yang berpedoman pada potensi desa. Gubernur DIY 'Sri Sultan HB X' mencontohkan Nglanggeran, Mangunan, dan Breksi sebagai kesuksesan desa dalam mengelolaa dana BKK melalui sektor pariwisata.

Dalam mengelola BKK Dais DMB yang langsung ditransfer ke rekening Desa/Kalurahan, pamong desa didampingi OPD DIY, sesuai dengan 4 pilar desa penunjang DMB, yakni Desa Budaya (Dinas Kebudayaan), Desa Wisata (Dinas Pariwisata), Desa Preneur (Dinas Koperasi UMKM), dan Desa Prima (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk).

Keberhasilan DMB harus didukung dari integritas pamong desa dan didukung partisipasi nyata dari warga. Pendekatan sosial untuk mengembangkan potensi desa harus dimaksimalkan namun juga beragam sesuai dengan profil setiap desa. Hal ini selaras dengan pepatah jawa desa mawa tata, negara mawa cara.

Lurah dan pamong desa dengan ke-sawiji-an, grêgêt bersemangat, sêngguh percaya diri, ora-mingkuh dan bertanggungjawab, niscaya warga desa akan tetap waras lan warêg (HB X, 2021). Semuanya mengalir mbanyu mili, yang menjadi ruh dari kesadaran kolektif sebagai pengikat kohesi sosial dan keterpanggilan membantu liyan, mewujudkan Desa Gumregah.

 

Yogyakarta, 3 Desember 2021


Jumat, 29 Oktober 2021

MASTERPLAN DESA

Memasuki triwulan ke-empat tahun ini Desa atau Kalurahan berlomba-lomba melaksanakan kegiatan agar anggaran Desa dapat direalisasikan sebelum akhir tahun. Sejak Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, Pemerintah telah menjadikan desa sebagai salah satu poros utama pembangunan. Besaran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dari tahun ke tahun sejak 2015 terus mengalami peningkatan. 

Data Kementerian Keuangan (2020) menunjukkan bahwa pada awalnya, pada 2015, dana desa digulirkan hanya sebesar Rp20,8 triliun dan terus mengalami peningkatan dari hingga pada RAPBN 2021 jumlah dana desa yang digulirkan sebesar Rp72 triliun. Dana tersebut masih dari Pemerintah Pusat, belum berasal dari Pemerintah Daerah. 

Opini Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 29 Oktober 2021

Pamong Desa yang piawai akan dapat meng-akses dana desa dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Contohnya adalah Desa atau Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Bantul tahun 2021 ini dapat total dana desa sebesar Rp 4,6 Miliar dari Pemerintah Pusat (Dana Desa); dari Kabupaten Bantul (ADD); dan dari Provinsi DIY (Dana Keistimewaan). Ini belum ditambah bantuan keuangan khusus (BKK) untuk penanganan Covid serta dari OPD atau Dinas setempat.

Dana desa ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian di desa, terutama untuk mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya output berupa infrastruktur desa yang mampu dibangun dari dana desa. Sebelum adanya dana desa, Pemerintah Desa memerlukan perjuangan yang sangat berat dan waktu yang lama untuk mengajukan usulan pembangunan infrastruktur di desa. 

Dengan adanya dana desa, Pemerintah Desa dapat menganggarkan dan membangun sendiri program atau kegiatan yang menjadi prioritas di desa. Sebelum melakukan pembangunan Pemerintah Desa harus menyusun RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Selain itu pembangunan desa perlu didukung adanya masterplan secara visual agar rencana memiliki arahan dan gambaran yang jelas. 

Masterplan yang dibuat tentunya harus memperhatikan lingkungan, ekonomi, dan sosial agar tetap seimbang satu dengan yang lain. Hal ini agar sesuai dengan konsep permakultur, yaitu ilmu desain dan teknik ekologis yang mengembangkan pengolahan lahan, arsitektur berkelanjutan, dan sistem pertanian swadaya berdasarkan ekosistem alam (Hemenway, 2009).

Masterplan tidak hanya berupa bangunan  fisik seperti sarana prasarana, tetapi juga mencakup kegiatan non fisik, seperti peningkatan SDM kelembagaan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa yang tidak berdasarkan masterplan atau asal bangun mengakibatkan kerusakan atau kerugian. 

Contohnya adalah ada salah satu kalurahan yang ‘ngotot’ ingin membangun sarpras di wilayahnya, ternyata setelah dilakukan ground check di lokasi tersebut adalah zona hijau abadi. Bahkan ada saat dilakukan ground check ternyata wilayah tersebut masuk kalurahan bahkan kabupaten lain.

Contoh lainnya adalah revitalisasi beberapa telaga di kalurahan Gunung Kidul malah mengakibatkan telaga tersebut mengering saat musim kemarau. Padahal sebelumnya telaga tersebut tidak pernah mengalami kekeringan walaupun musim kemarau. Ada kesalahan dalam pelaksanaan revitalisasi sumber air tersebut. Inilah pentingnya survei saat penyusunan masterplan desa agar pembangunan benar-benar terarah sesuai tujuan. 

Masterplan desa harus dipersiapkan, agar rencana tata ruang desa nantinya menjadi penentu arah pengembangan desa di masa mendatang. Arahan ini berguna agar tata ruang desa dapat dipertahankan guna menghindari terjadinya pergeseran desa menjadi perkotaan. Hal ini tentu menjadi penting, mengingat desa memiliki peran vital dalam menjaga produktivitas pangan sehat dan menjadi penyangga air bersih serta udara yang bersih pula.  

Pamong desa berperan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan masa depan kepada masyarakat dan mengajak masyarakat berinvestasi dalam perencanaan masa depan dimulai dengan tahapan identifikasi, menyusun proses perencanaan dan prioritas program serta pengetahuan mengenai langkah dalam mendesain kawasan. Dengan adanya masterplan, desa akan lebih siap menghadapi tantangan era 4.0 dengan tetap berpijak pada budaya lokalnya. Wallaahu'alam.


Yogyakarta, 17 Oktober 2021

Ttd

Arif Sulfiantono,M.Agr.,M.S.I.

Koordinator Ahli Perubahan Iklim Kehutanan (APIK) Indonesia Region Jawa & pendamping desa wisata

Rabu, 15 September 2021

YOGYA DAN AKSI PERUBAHAN IKLIM

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu kawasan yang terdampak perubahan iklim ekstrim. Kabupaten Gunungkidul merupakan contohnya, kekeringan berkepanjangan terjadi setiap tahun. Dampak perubahan iklim ini membawa dampak yang signifikan pada masyarakat DIY, seperti ketersediaan makanan yang cukup dan bergizi, tempat tinggal yang aman, dan air minum yang aman untuk dikonsumsi. 

Kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, rumah tangga miskin, dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana serta daerah yang rentan terkena dampak perubahan iklim, sangat berisiko mengalami kondisi kesehatan yang merugikan, sebagai akibat dari perubahan iklim (WHO, 2021).

Opini koran 'Kedaulatan Rakyat' tanggal 15 September 2021

Sebenarnya sejak Indonesia menandatangani Perjanjian Paris pada 2016, inisiatif-inisiatif adaptasi perubahan iklim telah dikembangkan dengan fokus khusus untuk memastikan perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan yang kerap terkena dampak perubahan iklim secara tidak proporsional. Untuk itu sejumlah substansi terkait dengan perubahan iklim, termasuk penguatan aksi mitigasi dan adaptasi untuk kelompok rentan dan pada tingkat tapak/lokal perlu disiapkan menjelang konferensi negara-negara PBB untuk perubahan iklim atau COP26 di Glasgow, Skotlandia, November mendatang. 

Hal ini bertujuan untuk membangun ketahanan iklim di tingkat tapak yang secara kumulatif bisa menjelma sebagai ketahanan nasional. Bapak Rohmad Ahmadi, Lurah Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh, Kulon Progo dalam paparannya di diskusi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) DIY menjelaskan peta bencana Desa Kebonharjo yang selalu update, karena wilayahnya merupakan kawasan rawan bencana longsor (11/9).

Beliau juga menjelaskan prinsip pembangunan desa berkelanjutan yang berbasis pada 3 hal yakni; Air, Tanah, dan Pohon Tanaman. Air dijabarkan dengan melakukan penanaman pohon besar jenis konservasi air, seperti jenis Gayam, Aren, dan Asem. Tanah berarti dalam pengelolaan desa berdasarkan Zonasi; yakni pertanian, kebun, hutan, irigasi, drainase saluran. 

Sedangkan pohon tanaman adalah menanam jenis pencegah longsor dengan terasering. Ground cover atau tutupan tanah ditanami dengan jenis empon-empon dan pakan ternak yang memberikan manfaat langsung pada warga. Semua ini merupakan wujud dari strategi pembangunan desa berbasis kebudayaan.

Kelompok rentan juga tidak luput dalam bahasan diskusi dalam refleksi. Kelompok inklusif atau difabel selama ini kurang mendapat perhatian dalam aksi adaptasi dan mitigasi bencana alam akibat perubahan iklim. Contoh adalah belum adanya alarm atau tanda petunjuk yang dipahami oleh kelompok inklusif saat melakukan evakuasi. Jalur evakuasi yang ramah difabel juga masih terabaikan.

Penyandang disabilitas juga masih kesulitan dalam mengakses sumber-sumber air bersih, terutama di wilayah Kabupaten Gunung Kidul yang menjadi langganan bencana alam kekeringan. Demikian pula dengan perempuan sebagai pengelola rumah tangga juga merasakan dampak dari kekurangan air bersih.

Perubahan iklim juga menyebabkan cuaca yang tidak menentu sehingga petani tidak memiliki kepastian untuk bertanam dan menyebabkan gagal panen. Kekeringan ekstrem juga menambah pengeluaran untuk membeli air bersih sehingga mengurangi kebutuhan pokok lainnya.  Selain itu juga ditambah kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mencari sumber pendapatan di luar sektor pertanian.

Pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat untuk aksi perubahan iklim diawali dengan penguatan kapasitas pengetahuan kebencanaan hingga ketrampilan bertahan hidup. Beberapa komunitas memberikan pelatihan dan pendampingan yang terkait sektor pangan dan pertanian. Contohnya adalah penyimpanan benih padi yang aman dalam jangka waktu yang lama; pembuatan pakan ternak dari daun Jati yang selama ini tidak dimanfaatkan masyarakat Gunung Kidul; dan lain-lain.

Penanganan perubahan iklim dalam tingkat tapak/lokal diperlukan pendekatan kebudayaan yang memang melekat pada rasa, karsa dan karya masyarakat. Contohnya kegiatan Merti Bumi yang ada di hampir semua desa dikaitkan dengan kegiatan pelestarian alam melalui kegiatan penanaman dan perlindungan sumber air seperti yang dilakukan oleh Desa Kebonharjo.

Dampak perubahan iklim nyata terjadi di tingkat tapak (desa dan kampung) dan dirasakan oleh masyarakat langsung. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus memperhatikan ekologi lokal di tingkat tapak serta sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Semua sektor, -pemerintah, akademisi, dunia usaha, LSM, media, masyarakat, dll- harus bersatu padu melakukan aksi perubahan iklim.

Apalagi besok tanggal 16 September yang merupakan Hari Pelestarian LapisanOzon Sedunia. Peran kecil kita di tingkat tapak dapat membawa pengaruh perubahan iklim bumi tempat kita tinggal.


Yogyakarta, 14 September 2021

Arif Sulfiantono,M.Agr.,M.S.I.

Koordinator Ahli Perubahan Iklim Kehutanan (APIK) Indonesia Region Jawa & Narasumber Refleksi PRBBK #5 DIY.

Senin, 16 Agustus 2021

EKONOMI - KONSERVASI SAAT PANDEMI

Tanggal 10 Agustus adalah Hari Konservasi Alam Nasional yang diperingati tiap tahun sejak 2009 sebagai salah satu agenda besar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Untuk tahun 2021 ini telah keluar SK Menteri LHK RI Nomor: 176/MENLHK/KSDAE/KSA.3/4/2021 tanggal 23 April 2021 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) tahun 2021.

HKAN ke-31 ini mengangkat tema ‘Bhavana Satya Alam Budaya Nusantara’ yang bermakna ‘Memupuk Kecintaan Pada Alam dan Budaya Nusantara’. HKAN dilaksanakan di Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang dan Pantai Lasiana Kota Kupang, NTT pada 10 Agustus 2021, rencananya akan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Opini Koran Kedaulatan Rakyat tanggal 16 Agustus 2021 halaman 11

Tema HKAN tahun ini mirip dengan tema HKAN tahun 2018, yakni ‘Harmonisasi Alam dan Budaya’. Di saat pandemi Covid 19 ini akan lebih baik tema yang diangkat adalah solusi riil dan praktis masyarakat untuk keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid. Hubungan ekonomi dan konservasi di masyarakat desa yang masih menggantungkan hidupnya pada alam sangat berkaitan erat.

Contoh riil adalah kasus pengamanan puluhan ekor burung berkicau dari tangan 2 orang penangkap burung di hutan lereng Gunung Arjuna oleh tim gabungan dari Pro Fauna Indonesia dan Tahura R Soerjo pada tanggal 1 Juli 2021 (Pro Fauna Indonesia, 2021). Kasus seperti ini cukup sering terjadi di kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa, dan alasan utama pelaku adalah faktor ekonomi.

Selain kasus pencurian burung di hutan negara juga ada pengambilan kayu, baik dijual secara gelondongan maupun dijadikan kayu bakar atau arang. Sungguh ironis, kasus ini terjadi saat pandemi dan petugas penjaga hutan Negara (kawasan konservasi) sedang WFH (Work From Home).

Saat bencana pandemi harusnya Negara hadir agar permasalahan ekonomi rakyat yang hidup berdampingan dengan kawasan konservasi juga teratasi. Kawasan konservasi merupakan kawasan yang bertujuan untuk melindungi habitat dan tempat hidup berbagai jenis makhluk hidup dari kerusakan.

Tentunya, di sekitar kawasan tersebut terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang bermukim. Maka dari itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang pelestarian kawasan konservasi dan kemandirian masyarakat. Ada 4.500 desa di sekitar kawasan konservasi, tentu ada yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid.

Konservasi di era pandemik harusnya memperhatikan tiga hal yakni: pandemik itu sendiri, bencana hidrometereologi dan teknologi digital (Susilo, 2021). Penanganan bencana pandemi juga harus memperhatikan dampak ekonomi. Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi akan cenderung mengambil dari hutan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya.

Jika ini dibiarkan akan terjadi kerusakan hutan yang berdampak pada bencana hidrometereologi. Disini tidak hanya berhenti pada masyarakat atau desa tangguh bencana. Teknologi digital harus menjadi salah satu solusi. Pemberdayaan masyarakat di desa konservasi atau desa penyangga kawasan konservasi harus menyentuh pada dunia digital.

Negara dalam hal ini diwakili oleh KLHK di tingkat tapak turun tangan ikut menangani produk pertanian desa penyangga kawasan konservasi. Salah satu contohnya adalah akibat pandemi kelompok petani di desa penyangga Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) mengalami kesulitan dalam pemasaran produk pertaniannya seperti madu, kopi, dan lain-lain.

Permasalahan ini dapat teratasi dengan adanya pemasaran melalui teknologi digital. Kalau perlu KLHK membuat suatu platform aplikasi pasar digital produk dari desa penyangga kawasan konservasi. Produk herbal seperti jamu dan madu dari desa penyangga selama pandemi adalah salah satu contoh yang cukup laku di pasar digital.

Sebenarnya budaya yang terkait dalam HKAN adalah budaya ‘srawung’ atau silaturahmi untuk menanyakan kabar seseorang. Petugas penjaga hutan selama pandemi harus lebih intens untuk srawung ke masyarakat, agar dapat menggali permasalahan yang ada di desa penyangga kawasan konservasi. Data hasil srawung kemudian diolah untuk dicari solusinya secara bersama-sama. Warga-pun akan pekewuh atau segan melakukan pencurian di hutan jika sudah akrab dengan petugas. Allaahu ‘alam.


Yogyakarta, 8 Agustus 2021

Arif Sulfiantono,M.Agr.,M.S.I.

Koordinator Ahli Perubahan Iklim Kehutanan (APIK) Indonesia Region Jawa & pegiat ekowisata desa

Jumat, 25 Juni 2021

DESA WISATA BERKELANJUTAN

Dalam 3 bulan ini Sandiaga Salahudin Uno –Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif- telah 4 kali mengunjungi DIY. Hampir semua kunjungannya berkaitan dengan desa wisata, seperti di desa wisata Krebet, desa wisata Sambirejo dan desa wisata Pentingsari.


Analisis Koran Kedaulatan Rakyat, tanggal 25 Juni 2021

Selama masa pandemi kinerja ekonomi DIY memperlihatkan hasil yang lebih baik daripada Bali yang sama-sama mengandalkan sektor pariwisata. Perekonomian Yogyakarta sudah pulih hampir mendekati level sebelum pandemi, sedangkan Bali masih terkontraksi cukup dalam (Lokadata.id, 10/5).

Sebelum pandemi, sektor pariwisata Bali sangat mengandalkan wisatawan mancanegara/asing. Padahal saat ini penerbangan antar Negara belum pulih. Hal ini berbeda dengan pariwisata DIY yang banyak didukung oleh wisatawan lokal. Untuk pariwisata DIY kebangkitan ekonomi banyak ditopang oleh desa wisata.

Menurut Sandiaga –Menparekraf- desa wisata menjadi andalan pemerintah dalam mendongkrak pariwisata di masa pandemi Covid-19. Melalui desa wisata ini diharapkan mampu mewujudkan visi Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Desa wisata di DIY sudah terlihat kehandalannya setelah menyumbangkan 3 desa wisatanya dalam pemberian sertifikasi dan penghargaan Desa Wisata Berkelanjutan oleh Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tanggal 2 Maret 2021. Desa Wisata Jatimulyo, Kulon Progo; Desa Wisata Nglanggeran, Gunung Kidul dan Desa Wisata Pentingsari, Sleman masuk dalam 16 Desa Wisata se-Indonesia yang memperoleh penghargaan Desa Wisata Berkelanjutan sebagai upaya mendorong quality tourism.

Penerapan standar berkelanjutan berfokus kepada 3 aspek keberlanjutan, yakni sosial, lingkungan dan ekonomi di Desa Wisata. Melalui program sertifikasi desa wisata berkelanjutan  diharapkan desa wisata di Indonesia dapat lebih berkualitas, lebih kredibel, dan mampu berkolaborasi serta bersaing secara domestik dan internasional.

Komitmen Kemenparekraf terhadap pariwisata berkelanjutan sendiri diimplementasikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Sesuai RPJMN 2020-2024, Kemenparekraf menargetkan sebanyak 244 desa wisata menjadi desa wisata mandiri hingga 2024.

Desa wisata telah terbukti mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan untuk pelestarian lingkungan. Apalagi peraih penghargaan Desa Wisata Berkelanjutan ini juga memprioritaskan aspek Kebersihan Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan sehingga memperoleh sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability).

Wisatawan atau pengunjung tentu akan memilih destinasi wisata yang telah mengantongi sertifikat CHSE, karena mengedepankan rasa aman, nyaman, bersih, sehat dan terjaga keberlanjutan lingkungannya. Menteri Parekraf optimis desa wisata akan bisa menjadi ‘pandemic winner’ seiring dengan perubahan tren wisata paska pandemi. mengedepankan rasa aman, nyaman, bersih, sehat dan terjaga keberlanjutan lingkungannya.

Desa wisata direncanakan sebagai program unggulan untuk membangkitkan semangat kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang langsung menyentuh ekonomi masyarakat (Kemenparekraf, 30/April/2021). Segmentasi pariwisata ke depan diyakini akan lebih mengarah kepada personalize, customize, localize, dan smaller in size. Personalize diartikan wisatawan akan lebih memilih jenis pariwisata pribadi atau hanya bersama keluarga.

Customize adalah berwisata dengan pilihan minat khusus seperti wisata berbasis alam atau budaya. Localize yakni memilih destinasi yang jaraknya tidak terlalu jauh atau wisata lokal. Sedangkan smaller in size, adalah pariwisata dengan jumlah pengunjung di setiap destinasi wisata yang tidak terlalu massif.

Ketiga kategori tersebut ada di desa wisata, terutama desa wisata bersertifikasi CHSE dan desa wisata berkelanjutan. Contohnya di Desa Wisata Nglanggeran pengunjung dapat ‘quality tourism’ dengan jumlah kecil sambil belajar budidaya kakao dan produksi coklat. Di Desa Wisata Pentingsari pengunjung dapat belajar budaya desa berikut keramahtamahan warga desa yang masih terjaga.

Di Desa Wisata Jatimulyo pengunjung selain berwisata alam menikmati air terjun juga dapat mengamati 105 jenis burung liar yang terjaga di desa ramah burung ini. Wisata di desa wisata berkelanjutan dapat menjadi immune booster bagi jiwa raga di masa pandemi ini.

Yogyakarta, 22 Juni 2021

Ttd

Arif Sulfiantono,M.Agr.,M.S.I.

Koordinator Ahli Perubahan Iklim Kehutanan (APIK) Indonesia Region Jawa & pegiat Ecotourism

Jumat, 23 April 2021

PLANET SAMPAH

Puncak krisis iklim ternyata akan tiba 15 tahun lagi. Lebih cepat dari prediksi para ahli yang diperkirakan terjadi di tahun 2050 atau 2100. Menurut rekaman Laboratorium Penelitian Sistem Bumi (ESRL-NOAA) di Hawai, pada 21 Maret 2021 konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer mencapai rekor baru sebesar 417,72 part per million (The Guardian, 2/4).

 

Ini adalah angka tertinggi jumlah konsentrasi gas rumah kaca sejak Revolusi Industri tahun 1850. Meskipun krisis iklim disebabkan oleh banyak faktor, ada beberapa yang membutuhkan perhatian lebih dari yang lain. Ada 10 masalah lingkungan dan perubahan iklim di dunia.




Analisis koran 'Kedaulatan Rakyat' tanggal 23 Maret 2021 dalam rangka Hari Bumi 22 Maret


Sepertiga makanan yang dikonsumsi manusia di dunia, yakni sekitar 1,3 miliar ton terbuang atau hilang. Jumlah ini cukup untuk memberi makan 3 miliar orang. Limbah dan kerugian makanan menyumbang 4,4 giga ton emisi gas rumah kaca setiap tahun.


Pada tahun 1950, dunia memproduksi lebih dari 2 juta ton plastik per tahun. Pada 2015, produksi membengkak menjadi 419 juta ton. Laporan jurnal Nature menyebutkan sekitar 11 juta ton sampah plastik masuk ke lautan setiap tahun, merusak habitat satwa liar yang hidup di dalamnya.


Para ahli menyebutkan bahwa 91% dari semua plastik yang pernah dibuat tidak didaur ulang. Hal ini  menyebabkan menjadi masalah lingkungan terbesar. Plastik membutuhkan waktu 400 tahun untuk terurai, maka dibutuhkan beberapa generasi hingga sampah plastik tersebut menyatu dengan alam.

 

Di dalam negeri, sampah menempati nomor satu dalam 10 masalah besar Lingkungan di Indonesia, yakni sebesar 40%. Berikutnya adalah masalah banjir (20%); sungai tercemar (11%); pemanasan global (10%); pencemaran udara (6%); rusaknya ekosistem laut (4%); sulitnya air bersih (3%); kerusakan hutan (2%); abrasi (2%); dan pencemaran tanah (2%).

 

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2020) jenis sampah di Indonesia terbanyak nomor satu adalah sampah sisa makanan  (30,8%); plastik (18,5%); kayu, ranting, daun (12%); kertas (11,2%) dll. Tingkat rumah tangga memegang porsi terbesar dalam sampah; yakn sebesar 32,4%. Berikutnya disusul oleh pasar tradisional (21,7%); pusat perniagaan (13,9%); fasilitas publik (11%); dll.


Penanganan sampah di Indonesia selama ini juga masih primitif dan cenderung merusak lingkungan, karena sebagian masih dibuang dan ditimbun di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sebesar 69%. Berikutnya adalah dikubur (10%); dibuat kompos dan daur ulang (7%); tidak terkelola (7%); dan dibakar (5%).


Semua penanganan di atas merusak alam, kecuali dibuat kompos dan didaur ulang. Cara terakhir penanganan sampah ini sesuai dengan tema hari Bumi pada tanggal 22 April. Tahun ini tema hari bumi adalah adalah "Restore Our Earth" atau Pulihkan Bumi Kita.


Tema Hari Bumi tahun ini berfokus pada proses alam, teknologi hijau yang sedang berkembang, dan pemikiran inovatif yang dapat memulihkan ekosistem dunia. Sejak tahun 2017 warga Dusun Ngunan-unan, Desa Srigading, Kecamatan Sanden, Bantul sudah mengelola sampah organik dan non organik secara mandiri. Sampah tidak dibuang ke TPA. Sampah organik berupa sisa makanan, sampah pepohonan, dll diolah menjadi kompos dan POC (pupuk cair). Semua hasilnya dimanfaatkan oleh warga untuk berkebun di lahan pekarangan rumah maupun pertaniannya. Bahkan juga diterapkan di sektor perikanan.

 

Selain itu warga Ngunan-unan juga sudah mulai mengolah sampah keramik dan sampah plastik untuk didaur ulang. Walaupun belum lama berjalan tapi Dusun Ngunan-unan sudah mulai ramai dikunjungi warga luar bahkan mahasiswa untuk belajar pengelolaan sampah secara mandiri. Belajar agar Bumi tidak menjadi Planet Sampah.

Semangat warga Ngunan-unan ini sesuai inti tema hari Bumi tahun ini. "Memulihkan Bumi kita bukan hanya karena kita peduli dengan alam, tetapi karena kita hidup diatasnya. Kita semua membutuhkan Bumi yang sehat untuk mendukung pekerjaan, mata pencaharian, kesehatan dan kelangsungan hidup, dan kebahagiaan kita. Planet yang sehat bukanlah pilihan; tapi adalah kebutuhan," demikian ditulis dari laman earthday.


Yogyakarta, 19 April 2021

Ttd

Arif Sulfiantono,M.Agr.,M.S.I.

Koordinator Ahli Perubahan Iklim Kehutanan (APIK) Indonesia Region Jawa & pegiat Ecotourism

Rabu, 24 Februari 2021

RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

 

Berdasarkan data BNPB sepanjang tahun 2020 terdapat 2.924 kejadian bencana. Saat ini pula Indonesia masih dalam status bencana nasional untuk bencana non-alam akibat pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak pada hampir seluruh sektor pembangunan. Disisi lain, berbagai bencana yang melanda Indonesia di awal tahun 20201 menimbulkan kerugian dan korban jiwa.


Opini koran  KR 'Kedaulatan Rakyat' tanggal 24 Februari 2021 halaman 11

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan bencana dari sisi potensi ancaman,  kerentanan, kapasitas dan besarannya dampak bencana, serta peluang terjadinya di waktu mendatang, BNPB telah menyusun perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana (PB) dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh. Perencanaan ini dituangkan dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020 – 2044 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020.

Salah satu mandat dari RIPB 2020-2044 adalah disusunnya Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada Tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR 2015-2030).

Ancaman bencana semakin meningkat dengan adanya perubahan iklim, pertambahan jumlah penduduk, perkembangan pembangunan dan infrastruktur, ketersediaan data dan informasi risiko bencana yang terbatas, serta pemahaman masyarakat tentang ancaman bencana disekitarnya yang masih rendah. Tantangan yang paling penting adalah desentralisasi.

Pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi dan kolaborasi, karena kunci sukses PB adalah komitmen politis dengan bentuk komitmen pemerintahan daerah dalam PB, membangun sistem PB dan Penyelenggaraan PB yang efektif efisien. RIPB berlaku selama 25 tahun dengan visi adalah mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Selanjutnya, tujuan RIPB adalah meningkatkan ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang. Isu strategis Renas PB adalah (1) Meningkatnya risiko bencana geologi; (2) Peningkatan potensi dampak dan risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim; (3) Tata kelola, perencanaan, dan pembiayaan (investasi) PB di daerah; (4) Adaptasi kebiasaan baru yang aman dan produktif sebagai fase transisi darurat ke pemulihan darurat bencana non-alam Covid-19; (5) Reformasi elemen sistem penanggulangan bencana (Jati, 2021).

Catatan BNPB tahun 2021 ini bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor dan puting beliung mendominasi kejadian bencana. United Nation Environment Programme (UNEP) pada 20 tahun yang lalu menyatakan pemanasan global akan menyebabkan ketidakseimbangan alam. Prediksi tersebut terbukti sekarang.

Kenaikan suhu 20 C menjadi standar untuk menyebut puncak pemanasan global. Jika mencapai suhu tersebut maka suhu rata-rata bumi akan mencapai 140 C (Forestdigest, 6/2). Akibatnya Kota Verkhoyansk di Siberia, Kutub Utara, mencapai 380 C. Dampaknya adalah pelbagai bencana akan melanda di semua belahan bumi.

Pandemi Flu Spanyol pada 1918 yang menewaskan hampir 100 juta orang ditengarai disebabkan oleh pemanasan global. Melonjaknya emisi di atmosfer yang membuat suhu laut Polandia memanas. Kenaikan suhu membuat tiram yang menjadi makanan burung menjadi sakit. Virus yang berpindah ke burung menyebar ke seluruh dunia ketika mereka bermigrasi.

Pandemi Covid-19 saat ini juga mirip dengan Flu Spanyol. Oleh karena itu, dalam webinar Sosialisasi RIPB pada 4 Februari 2021 kemarin bersama BNPB dan Pemda seluruh Indonesia menekankan pentingnya mitigasi pada bencana non alam, yakni wabah pandemi yang selama ini diabaikan.

Tak kalah penting juga perlu waspada terhadap ancaman teknologi seperti dampak dari nuklir maupun senjata biologis. Situs www.scmagazine.com tanggal 8 Februari 2021 memberitakan adanya ancaman hacker untuk meracuni cadangan air warga Florida, Amerika Serikat. Sejatinya bencana dapat dicegah sepanjang otoritas mengaturnya dengan regulasi yang memaksa atau melakukan respons cepat mencegah bencana terjadi (Kartodiharjo, 2021)

 

Yogyakarta, 16 Februari 2021 pukul 09.00 WIB

Arif Sulfiantono,M.Agr.,M.S.I.

Koordinator Ahli Perubahan Iklim Kehutanan (APIK) Indonesia Region Jawa & pegiat Ecotourism